Berita OKI

Bawaslu OKI Dukung Usulan Pemisahan Jadwal Pemilu dan Pilkada, Sebut Demi Pengawasan Lebih Optimal

Ketua Bawaslu Ogan Komering Ilir (OKI), Romi Maradona mendukung penuh usulan mengenai pemisahan jadwal pemilu nasional dan pilkada.

Dokumentasi Romi Maradona
DUKUNG USULAN -- Ketua Bawaslu Ogan Komering Ilir, Romi Maradona mendukung penuh terkait wacana pemisahan jadwal pemilu dan pilkada khususnya di daerah perairan seperti Kabupaten OKI. 

TRIBUNSUMSEL.COM KAYUAGUNG -- Mendukung penuh terkait usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat mengenai pemisahan jadwal tahapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Ketua Bawaslu Ogan Komering Ilir (OKI), Romi Maradona menyatakan wacana ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga kualitas demokrasi.

"Dari pengalaman pada pemilu dan pilkada serentak 2024 menjadi bahan evaluasi penting. Tumpang tindih tahapan dalam tahun yang sama, terbukti menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi pengawas di lapangan dan berpotensi menurunkan kualitas pengawasan," katanya dikonfirmasi pada Jum'at (18/4/2025) sore.

Menurutnya, usulan dari pemilu dan pilkada tidak lagi digelar di tahun yang sama adalah langkah evaluatif yang patut diapresiasi. 

"Kami di daerah benar-benar merasakan bagaimana padat dan beratnya tahapan, mulai verifikasi, pengawasan logistik dan kampanye yang nyaris tanpa jeda," ungkapnya.

Ditambahkan Romi, luasnya wilayah Kabupaten OKI yang terdiri dari daratan hingga kawasan perairan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengawasan. 

Beberapa wilayah bahkan hanya bisa diakses melalui jalur air, sehingga diperlukan waktu dan tenaga ekstra bagi pengawas.

"Kalau tahapan terlalu berdekatan, fokus dan stamina pengawas sangat terbatas. Padahal, tugas pengawasan harus menjangkau seluruh proses tanpa terkecuali. Pemisahan jadwal akan memberi ruang bagi pengawasan yang lebih dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan seluruh proses berjalan optimal," sambungnya.

Diharapkannya, supaya rekomendasi terkait pemisahan jadwal dapat perhatian serius dari pembuat kebijakan.

"Dengan tahapan yang lebih ideal, pengawasan diyakini akan semakin berkualitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi pun bisa terus diperkuat," pungkasnya.

 

 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved