Berita Palembang

Dari Ratu Dewa Hingga Herman Deru, Sejumlah Kepala Daerah Eksis di Medsos, Pengamat Ungkap Dampaknya

Contohnya Gubernur Sumsel Herman Deru, Walikota Palembang Ratu Dewa, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muchendi Mahzareki dan sebagainya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Slamet Teguh
Kolase Tribunsumsel.com
EKSIS - Ratu Dewa (Kiri) dan Herman Deru (Kanan). Dari Ratu Dewa Hingga Herman Deru, Sejumlah Kepala Daerah Eksis di Medsos, Pengamat Ungkap Dampaknya. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sejumlah kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini, cukup aktif menggunakan media sosial (medsos) untuk berkomunikasi dan menyapa warganya. 

Lewat berbagai platform medsos, beberapa kepala daerah yang ada, melakukan interaksi dengan warganya untuk menyampaikan kegiatan ataupun menjawab sejumlah persoalan di masyarakat.

Contohnya Gubernur Sumsel Herman Deru, Walikota Palembang Ratu Dewa, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muchendi Mahzareki dan sebagainya.

Di akun Instagram, pengikut mereka mencapai ratusan ribu. belum lagi di media sosial lainnya. 

Seperti akun pribadi hermanderu67 yang memiliki followers di instagram 204 ribu, ratudewa 146 ribu followers dan muchendi 16 ribu followers. 

Mereka aktif mengunggah kegiatan yang mereka lakukan, serta sejumlah kebijakan yang diambil agar diketahui publik.

Baca juga: Ratu Dewa Bela Prima Salam, Viral Marahi PUPR Saat Sidak Sungai di Palembang Yang Dikatakan Benar

Baca juga: Dihadapan Herman Deru- Cik Ujang, Bupati OKI Paparkan Usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Nur Aslamiah Supli BIAM. M. SC mengatakan, ramainya kepala daerah bermain media sosial menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah masyarakat yang mencari informasi melalui platform ini dan hal itu tidak masalah. 

"Penggunaan sosial media oleh kepala daerah atau pejabat negara, untuk aktivitas sehari-hari itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Sisi positif dan negatif, " kata Nur, Jumat (11/4/2025). 

Menurutnya, dari sisi positif hal itu bisa menjalin kedekatan dengan masyarakatnya, dan membangun kepercayaan.

Karena masyarakat bisa melihat langsung (transparansi), apa yang dilakukan dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan memberi masukan.

Disisi lain kepala daerah bisa terlibat langsung dalam mempromosikan potensi daerah, dan juga memberikan dapat berlaku sebagai sarana informasi dan edukasi, akan sesuatu yang sifatnya bersifat aktual (langsung). 

"Namun layaknya koin logam, setiap hal ada dua sisi. Sisi negatifnya aktivitas ini juga dapat dinilai sebagai kegiatan pencitraan. Terlebih lagi kalau kepala daerah mengabaikan isu-isu penting, mengabaikan substansi malah fokus kepada hal-hal yang sifatnya hanya senda gurau demi traffic di internet, " ucapnya. 

Nur sendiri menyarankan, penggunaan media sosial ini juga harus lebih hati-hati, karena tidak jarang komentar negatif yang datang dari netizen akan memicu debat tidak perlu yang memperkeruh suasana apabila tidak dikelola dengan baik. 

"Nah, perdebatan ini takutnya akan memunculkan perpecahan dikalangan masyarakat, " paparnya,  seraya menyinggung ada wakil kepala daerah yang baru- baru ini viral karena marah kepada anak buahnya atas pembangunan yang ada. 

Ditambahkan Nur, seharusnya apa yang ada di media sosial kepala daerah itu benar-benar dilakukan bukan hanya pencitraan saja bagi dirinya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved