Berita Nasional
Curhat Dadang Kosasih, Kabid Dishub Dituduh Sunat Bantuan Sopir Angkot, Dedi Mulyadi Salahkan Emen
Kabid Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih mencurahkan perasaannya kepada Gubernur Dedi Mulyadi setelah dituduh sunat bantuan sopir
Penulis: Aggi Suzatri | Editor: Weni Wahyuny
Jika terbukti para petugas Dishub termasuk Dadang 'bersih', Dedi akan mengajak makan malam bersama di Gedung Pakuan.
Ia bahkan akan menyiapkan transportasi bagi para petugas ke tempat acara.
"Jika nanti sudah secara tegas tidak melakukan pungutan dan itu nanti dibuktikan dengan BAP di polres, nanti akan saya undang makan malam seluruh petugasnya di Gedung Pakuan," katanya.
"Nanti saya siapin bus. Berarti kalau 350 (anggota dishub) itu 7 bus, cukup. Berani saya. Biar pada semangat ya. Yang penting bahwa BAP di polres harus dijalankan biar ketahuan siapa sih yang sebenarnya yang mungut, dan siapa yang bersih," pungkasnya.
Sopir Emen Sebut KKSU yang Sunat Bantuan
Dedi meminta Emen dan Dadang bicara jujur empat mata soal pemotongan uang kompensasi sopir di jalur Puncak.
Momen pertemuan tersebut diunggah Dedi Mulyadi di Instagram miliknya, Senin (7/4/2025).
"Sampaikan kepada warga Jabar dan Indonesia, Pak Dadang ini ikut nyuruh motong, ikut menikmati atau tidak? Bicara jujur," tanya Dedi kepada Emen pada unggahan di akun Instagramnya, Senin (7/4/2025) malam.
"Tidak, Pak," jawab Emen.
Lalu, Dedi Mulyadi kembali bertanya siapa yang sebenarnya melakukan pungutan uang kompensasi itu.
"Yang benar adalah?" tanya Dedi Mulyadi lagi.
Emen mengungkapkan, yang memotong atau meminta uang, lanjut dia, adalah Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU).
"KKSU (Kelompok Koperasi Serba Usaha)," jawab Dadang.
Menurut Emen, Dadang tidak meminta agar uang itu dipotong.
Ia juga memastikan bahwa Dadang tidak menikmati uang kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.
Selain itu, Emen juga menjelaskan bahwa Dadang Kosasih bersama Dishub Kabupaten Bogor hanya hadir saat penyerahan uang kompensasi untuk sopir angkot.
Sementara, kata Emen, ia menyerahkan uang sebanyak Rp4 juga ke KKSU di basecamp.
Saat itu, Dadang mengaku tidak hadir waktu penyerahan uang bantuan. Dishub kabupaten tidak dilibatkan dalam program itu.
"Hanya provinsi saja. Jadi kita hanya menyaksikan terkait simbolis saja di polres," jelasnya.
Dedi mengkroscek pernyataan Dadang kepada Emen.
Hal itu pun dibenarkan Emen bahwa Dadang tidak ada saat penyerahan bantuan.
"Pak Dadang ada saat penyerahan duit ke kamu tidak," tanya Dedi Mulyadi ke Emen.
"Tak ada," kata Emen.
"Benar ya," kata Dedi Mulyadi.
Dedi menjelaskan, hal ini apa adanya dan sesuai fakta.
"Kita tidak merekayasa, kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak," ujar Dedi.
Dia menegaskan, pungutan liar oleh Dishub Kabupaten Bogor tidak pernah ada. Yang ada hanyalah pungutan yang dilakukan oleh KKSU.
"Uangnya pun dinikmati oleh mereka. Yang paling penting dari itu adalah ada pungutan berdasarkan informasi, di jalur Cibedug sebesar Rp 250.000 oleh KKSU," kata Dedi.
Yang memungutnya, lanjut dia, menjamin sopir tetap beroperasi meskipun seharusnya mereka diliburkan.
"Untuk Polres Bogor yang perlu ditindaklanjuti, saya yakin pungutan-pungutan itu terjadi di setiap wilayah, cuma ada yang terbuka dan tidak," kata Dedi.
Baca berita lainnya di google news
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
Reaksi Salsa Erwina Soal Ahmad Sahroni Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua Komisi, Harusnya Dipecat |
![]() |
---|
Dicopot dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni Teken Surat Pencopotan Dirinya Sendiri |
![]() |
---|
Deretan Anggota DPR RI Dinilai Salsa Erwina Harus Dipecat, Ada Ahmad Sahroni Hingga Uya Kuya |
![]() |
---|
Profil Rusdi Masse, Dulu Sopir Truk Kini Gantikan Ahmad Sahroni Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI |
![]() |
---|
Alasan Ahmad Sahroni Dimutasi dari Pimpinan Komisi III ke Anggota Komisi I usai Pernyataan "Tolol" |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.