Respon Herman Deru Soal OTT KPK di OKU, Ingatkan Pejabat Soal Efisiensi Anggaran : Jadi Pembelajaran

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku sudah mendapat kabar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). 

Diketahui, dalam OTT tersebut ada 8 orang yang diamankan dan kini sudah diterbangkan ke Jakarta untuk selanjutnya dibawa ke gedung merah putih KPK. 

Terkait OTT di OKU, Deru mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, selain pihak kontraktor dan DPRD, ada juga pejabat salah satu OPD di Kabupaten OKU yang terjaring OTT. 

Hanya saja, Herman Deru mengaku belum tahu siapa saja yang diamankan KPK. Termasuk terkait kasus apa.

Namun menurutnya, penangkapan oleh KPK RI tersebut tentunya sudah melalui prosedur yang ada.

"Imbaunya supaya bekerja sesuai prosedur, khususnya keadministrasian. Ingat negara ini dalam kondisi efesiensi, sehingga harus menggunakan anggaran secara efisiensi, efektif dan tepat sasaran," kata Deru, Minggu (16/3/2025). 

Baca juga: 8 Orang Ditangkap OTT KPK di OKU Kasus Dugaan Suap di Lingkungan Dinas PUPR, Sita Uang Rp2,6 M

Deru yang sudah menjabat tiga periode dua periode menjadi Bupati OKU Timur dan satu periode Gubernur Sumsel dan lanjut dua periode Gubernur Sumsel ini menyampaikan tipsnya agar tetap bisa bekerja dengan baik harus hati-hati dalam bertindak dan jangan lupa berdoa. 

"Saya harap ini menjadi pembelajaran kita semua, untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan berdasarkan SOP yang ada," katanya

Deru mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan oleh KPK RI.

Untuk proses hukum, semua diserahkan ke pihak penyidik KPK.

Dugaan Suap di Dinas PUPR

Sejumlah uang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), Sabtu (15/3/2025). 

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, nominal uang disita dalam OTT di OKU sebesar Rp 2,6 miliar. 

Fitroh mengatakan, OTT tersebut terkait kasus dugaan suap di lingkungan Dinas PUPR, Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

"Proyek dinas PUPR, (barang bukti yang disita) Rp 2,6 miliar," kata Fitroh dikutip dari Kompas.com, Minggu (16/3/2025).

Sebelumnya, delapan orang di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas PUPR dan sejumlah anggota DPRD.

Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

“Benar,” ujar Fitroh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika masih enggan bicara banyak terkait dengan identitas delapan orang yang terkena OTT KPK di OKU Sumsel ini.

Elite Partai dan Kepala Dinas Diamankan KPK

KPK mengungkap dalam OTT yang dilakukan di OKU Sumsel, pihaknya mengamankan delapan orang.

"KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten OKU, Sumsel," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan Sabtu sore.

Empat dari 8 orang yang ditangkap dalam operasi senyap KPK adalah 3 anggota DPRD OKU berinisial FA,FI, UH dan Kepala Dinas di OKU berinisial UH.

Diketahui juga dari delapan orang yang diamankan, tiga di antaranya petinggi partai di OKU mulai dari Ketua DPC hingga Sekretaris DPC Partai.

Disebut-sebut elite Parpol yang diamankan berasal dari PDIP, Hanura, dan PPP.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Al Azhar membenarkan, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), ikut diamankan KPK.

Meskipun begitu, kata Azhar, pihaknya akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kita juga mendukung penegakkan hukum, karena pada dasarnya Hanura merupakan partai yang taat dengan hukum. Namun untuk saat ini kita belum bisa berkomentar panjang lebar, mengingat belum juga ada release resmi dari KPK terkait penangkapan dan penahanan di kabupaten OKU," kata Azhar, Sabtu (15/3/2025). 

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan HM Giri Ramanda N Kiemas belum mau berkomentar terkait kabar  kadernya terjaring OTT KPK di OKU.

Giri mengatakan pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari lembaga anti rasuah tersebut, siapa saja yang diamankan dan terkait kasus apa. 

"Kita masih nunggu karena KPK belum merelease resmi, terhadap tersangkanya siapa dan operasi apa yang mereka lakukan di OKU, " kata Giri di depan Sekretaris DPD PDIP Sumsel Jalan Basuki Rahmat Palembang, Sabtu (15/3/2025).

Dijelaskan Giri, dengan belum mengetahui secara pasti kasus OTT KPK tersebut, pihaknya tidak ingin terlalu banyak komentar dan menghormati penegakkan hukum yang ada, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Jadi kita nunggu release dari KPK, apakah benar, dan tersangkanya siapa. Soal sanksi bagi kader PDIP yang ikut diamankan, kita lihat kondisi dan hasil release seperti apa, " jelasnya. 

Sementara Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumsel Ahmad Palo yang coba dikonfirmasi, belum merespons terkait kabar kadernya juga ikut diamankan pihak KPK dalam OTT.

Diterbangkan ke Jakarta

Oknum anggota DPRD OKU dan pejabat di Pemkab langsung dibawa ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Jakarta pasca terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Minggu (16/3/2025).

Sebelum masuk ruang tunggu, rombongan tiba menggunakan mobil Kijang Innova sekitar pukul 5:30 WIB pagi, dan dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebanyak delapan orang yang diamankan penyidik KPK tanpa pengawalan ketat menuju pintu keberangkatan sekitar pukul 5:58 WIB. 

Tak ada sepatah kata pun dari tim penyidik KPK yang membawa ke kedelapan orang pejabat tersebut

Sementara sambil berjalan dan membawa tas koper, terlihat delapan orang itu menggunakan masker dan tangannya tak diborgol.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel