Plus Minus Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025, Data Pertumbuhan Ekonomi RI dari Tahun ke Tahun

Disadari belanja infrastruktur memiliki stimulus yang kuat dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah sehingga kementrian dan dinas terkait perlu melihat secara jeli infrastruktur yang perlu di kurangi ataupun ditunda.  

Selain itu, bercermin dari efisiensi belanja yang pernah dilakukan pada tahun 2015 (periode Jokowi-JK) pada pos antara lain: pos belanja perjalan dinas,  rapat, seminar, kajian dan analisis,  diklat dan bimtek telah membuat sektor akomodasi wisata, makan minum tertekan, dan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian dalam melakukan efisiensi belanja pemerintah utamanya di tingkat daerah.

Pengalaman Guru Terbaik

Banyak pihak mengkaitkan efisiensi yang dilakukan erat kaitannya denga program MBG yang memerlukan dana yang cukup besar. Perlu pula kita melirik kiprah program sejenis di masa lalu. Pada zaman Orba pernah ada program makanan gratis bagi siswa, utamanya TK hingga SD yaitu Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang berlandaskan pada Inpres Nomor 1 tahun 1997. Progtam PMT-AS bertujuan agar siswa memiliki standar gizi yang sama sehingga muncul generasi muda cerdas.

Bahan makanan pun diharuskan dari pertanian atau industri setempat, dan diberikan paling sedikit 3 kali seminggu serta dijalankan dengan bantuan Guru, organisasi PKK dan LKD.  Namun PMT-AS terhenti di tahun 1998 sehingga dampaknya belum bisa diukur sepenuhnya karena investasi SDM memerlukan jangka waktu yang panjang. Namun, beberapa riset memang menunjukkan bahwa investasi SDM akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Di tahun 2025 pemerintah menerapkan kembali program serupa dengan cakupan yang lebih luas dari PAUD-SLTA dengan program MBG. MBG menjadi program super prioritas sehingga memerlukan pengelolaan yang transparan dan efisien. Belajar dari pengalaman yang ada, agar tepat sasaran dan membangkitkan perekonomian maka program MBG perlu pula melibatkan semua pihak, utamanya UMKM dan produsen lokal, sehingga kekhawatiran realokasi anggaran untuk MBG dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dapat diminimalisasi.

Penutup
Tahun 2025 merupakan pondasi utama untuk menuju Indonesia Emas 2045, sebagai pondasi tentu harus kuat agar era keemasan itu dapat mudah digapai.

Akan tetapi, jika fondasi awal sudah memiliki deviasi yang tinggi tentu akan menjadi hambatan dan tantangan yang cukup besar di tahun-tahun berikutnya.

Oleh karena itu, efisiensi yang dilakukan semestinya tidak mengurangi esensi pencapaian target RPJMN atau RPJMD tahun 2025, dan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. 

Sehingga jangan sampai terapi tahan nafas dan kencangkan ikat pinggang justru mengambil roh agenda pembangunan yang ditelah ditetapkan. (*/tulisan Dr. Sukanto, S.E., M.Si /Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UNSRI)

Baca juga: Siap Lakukan Efisiensi Anggaran,Kepala BPKAD OKU Timur Sebut Program Prioritas Tidak Terganggu 

Baca juga: Universitas Sriwijaya Tegaskan Tak Ada Kenaikan UKT Meski Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran

Baca juga: Benarkah KIP Kuliah Dipangkas Akibat Efisiensi Anggaran ?, Ini Penegasan Kemendiktisaintek

Baca juga: Pemkot Palembang Masih Susun Draf Efisiensi Anggaran, Ada 7 Poin yang Jadi Fokus Penghematan