Harga Gas LPG 3 Kg Capai Rp 45 Ribu di Lubuklinggau, Dampak Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg

"Ini aturan dahulu, setelah bergejolak baru buat aturan lagi. Ini aturan seperti coba-coba tidak sistimatis dan terkesan tergesa-gesa. Kalu kami tidak bisa jualan lagi tabung kami mau diapakan, Pertamina, Agen, Pangkalan mau membelinya, jadi harus ado solusinya," tegasnya.

Lanjut Dani, seharusnya Pemerintah (Pertamina,red) setiap membuat aturan untuk benar-benar bijaksana dan memperhatikan segala aspek, mulai dari agen, pangkalan, pengecer dan masyarakat karena hal ini suatu kesatuan. Buatlah suatu alur yang jelas dan tupoksinya sehingga tidak ada yang dirugikan dan masyarakat mudah untuk mendapatkannya.

Jika seperti saat ini, bukannya mempermudah malah sebaliknya mempersulit. Bahkan kami siap menjual sesuai HET asal kebijakannya sama diberlakukan di pangkalan yang telah disubsidi oleh pemerintah. Dan jika kami di dorong untuk menjadi pangkalan juga siap, namun tolong dijelaskan dan dibimbing bagaimana prosedur dan mekanismenya, sebab biasanya mengurus perizinannya ribet.

"Kami biar pengecer, tetapi jelas, ada izin dari RT dan Kelurahan sebagai UMKM pengecer gas 3 kg. Biasanya ngomongnya mudah gampang buat izin, pas dijalani susahnya minta ampun sebab persyaratannya banyak dan njelimet," pungkasnya.

Pastikan Ketersediaan 

Anggota komisi II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Handry Pratama Putra menilai, langkah pemerintah untuk menghentikan penjualan LPG (liquefied petroleum gas) atau elpiji 3 kg melalui pengecer merupakan langkah tepat.

Dikatakan Tama sapaan akrab Handry Pratama Putra, memutus rantai distribusi elpiji 3 Kg merupakan upaya agar harga tak terlampau sangat tinggi.

"Saya rasa, sangat bagus untuk memotong rantai distribusi agar tidak ada permainan harga," kata Tama, Minggu (2/2/2025).

Politisi partai Demokrat ini pun berharap, setelah pengecer dihentikan nantinya kedepan agen elpiji ada hingga pelosok daerah, sehingga masyarakat mudah menjangkaunya.

"Tapi dengan syarat, pangkalan resmi pertamina hadir di pelosok-pelosok, jangan sampai masyarakat perlu waktu dan jarak tempuh yang jauh, untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilo tersebut," jelasnya.

Suami dari anggota DPD 'Senator' RI Amalia Sobli ini menambahkan, menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang tinggal beberapa hari kedepan, Pemerintah harus memastikan ketersediaan gas elpiji 3 Kg nanti di masyarakat.

"Lagi-lagi terpenting sekali ketersedian gas 3 kilo ini tidak langka, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri, dimana kebutuhan gas subsidi ini akan melonjak. kita harapkan kepada pihak pemerintah jangan sampai langka gas 3 kilo ini, ada harga tidak ada barang, " tukas ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir (OI) ini.

Sebelumnya, pemerintah akan menghentikan terkait penjualan LPG (liquefied petroleum gas) atau elpiji 3 kg melalui pengecer.

Sebagai informasi, per tanggal 1 Februari 2025, Agen resmi Pertamina tidak boleh lagi menjual gas bersubsidi itu ke pengecer.

Kebijakan menata ulang distribusi elpiji 3 kilogram (kg) ini diharapkan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com