DPRD Lubuklinggau Bakal Sampaikan Tuntutan ke BKSDM Usai Honorer R3 Gelar Demo di Kantor DPRD

Dengan kondisi yang terbatas dengan kondisi itu pihaknya terpaksa harus mengikuti test ke Bengkulu dan Palembang dengan biaya sendiri, dengan kemampuan ekonomi terbatas jauh dari kata sejahtera dan setara.

"Ada yang nginap distasiun, masjid, kami ikhlas kami ikut kompetensi dan Alhamdulillah selesai kami kembali lagi beraktivitas sambil menunggu pengumuman sesuai jadwal BKD dari 24 -31 Desember," bebernya.

Untuk itu, mereka meminta segera sahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN Turunan dari RUU ASN Nomor 28 Tahun 2023 dan meminta dalam RPP Manajemen ASN itu mengakomodir non-ASN Database BKN (R2 dan R3) PPPK Full Time.

"Segera terbitkan Keppres untuk pengangkatan non-ASN Database BKN ke PPPK Full-time. Menolak Rekrutmen CPNS sebelum non-ASN Database BKN (R2 dan R3) tuntas PPPK Full-time," ujarnya.

Selanjutnya, segera revisi undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30 persen belanja pegawai.

"Prioritaskan/tuntaskan Tahap 1 non-ASN yang sudah mengikuti seleksi CAT dan  Non-ASN Database BKN (R2 dan R3) menolak diangkat paruh waktu dan meminta Full-time serta pengangkatan non-ASN Database BKN (R2 dan R3) berdasarkan masa kerja," ungkapnya. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com