Pj Walikota Prabumulih Janji Perjuangkan Nasib 187 Honorer Tak Lulus PPPK, Tunggu Keputusan Pusat

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Seluruh Pegawai Harian Lepas (PHL) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diminta berhari-hati dan tidak terjebak oleh iming-iming oknum yang mengaku bisa meluluskannya.

Peringatan tegas tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM kepada wartawan saat diwawancarai di gedung Pemkot Prabumulih, Selasa (7/1/2025).

"Saya ingatkan dan imbau, jangan percaya kalau ada yang janji bisa bantu meluluskan, pasti itu upaya penipuan," ungkap Elman.

Suami Hj Windriana ini menjelaskan, proses seleksi penerimaan PPPK harus berlangsung dengan transparan dan berbasis kompetensi yang mana hasilnya dapat dilihat langsung oleh peserta maupun masyarakat umum.

"Proses penerimaan PPPK ini transparan, hasilnya dapat dilihat langsung di link yang diumumkan dan disebar. Jadi yang diumumkan itu murni hasil yang dikerjakan oleh peserta tanpa campur tangan pihak manapun," tegas Elman.

Tidak hanya bagi para honorer yang belum mengikuti seleksi tahap 2, namun imbauan itu kata Elman berlaku juga bagi PHL yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tahap 1.

"Para PHL untuk tidak mudah percaya jika ada pihak yang mengklaim dapat meluluskan mereka dengan cara optimalisasi atau lainnya," kata Pj Walikota Prabumulih itu.

Baca juga: Belasan Tahun Jadi Honorer Tapi Tak Lulus Seleksi PPPK, Ratusan Honorer Mengadu ke DPRD Prabumulih

Baca juga: Daftar 1961 Peserta Lulus Seleksi Penerimaan PPPK Kota Prabumulih, Download File Di Link Ini

Terkait sebanyak 187 orang PHL yang tidak lulus, Pj Walikota Prabumulih itu mengaku pihaknya saat ini sedang memperjuangkan nasib mereka dengan menanyakan hal itu kepada pemerintah pusat apakah akan dilakukan optimalisasi atau paruh waktu bagi honorer yang tidak lulus tersebut.

"Sekarang ini kita sedang menunggu keputusan pemerintah pusat. Jika sudah ada keputusan dari pusat, kami akan segera kita umumkan kepada PHL serta masyarakat," lanjutnya.

Pria yang pernah menjadi direktur PDAM Tirta Prabujaya itu mengimbau para PHL atau honorer dan masyarakat agar melapor kepada pemerintah atau kepolisian apabila menemukan oknum-oknum yang mengaku bisa meluluskan PPPK.

"Terlebih lagi meminta imbalan sejumlah uang, laporkan kepada kami dan petugas kepolisian agar bisa diberikan tindakan tegas," pintanya.

Baca Berita Tribunsumsel.com Lainnya di Google News

Ikuti dan Bergabung Dalam Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com