Studi Banding Kades Muara Enim ke Bali

Viral Studi Banding Sejumlah Kades di Muara Enim ke Bali Tuai Kritikan, Ada Juga yang Ajak Keluarga

Masyarakat menilai kegiatan tersebut justru menjadi ajang pemborosan anggaran negara dengan modus studi banding.

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Slamet Teguh
IST
Kegiatan studi banding yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Muara Enim ke Provinsi Bali. 

Desa Penglipuran dipilih karena merupakan salah satu desa terbaik di Indonesia.

"Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan izin dari Bupati Muara Enim," ujarnya.

Sementara Kades Muara Gula Baru Suluhuddin, juga membenarkan jika ada kegiatan tersebut yang menggunakan dana desa (ADD) sebesar Rp 5,5 juta per kepala desa untuk kedinasan.

Kegiatan ini tentu sudah sesuai aturan dan mekanisme dan prosedur berlaku tidak serta merta langsung studi banding.

“Kalau Kades gunakan dana kedinasan, namun untuk anggota keluarga yang ikut, itu menggunakan dana pribadi masing-masing,” jelas Sulhuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kepala Desa se-Kecamatan Ujanmas ini.

Lanjut Suluhuddin, pihaknya memilih desa Panglipuran, Bali, karena merupakan Desa adat terbersih nomor 3 di dunia menurut UNESCO.

Dan banyak sekali manfaat dari studi banding tersebut mulai dari tata kelola desa, kebersihan, wisata dan sebagainya yang nantinya bisa diterapkan di desa masing-masing.

Menurutnya jika tidak melihat langsung kondisi desanya dianggap kurang pas, karena bisa bertanya langsung ke masyarakat, pemerintah setempat dan pihak terkait.

Sebagai contoh untuk kebersihan, memang dibangun dari kesadaran masyarakat seperti budaya dan adat gotong royong, kemudian aturan mengurangi menggunakan media plastik (Kantong Plastik) dimana masyarakat dituntut untuk mengganti dengan bambu dan sebagainya yang mungkin bisa diterapkan di Muara Enim.

Selain itu, ada juga membahas masaalah aturan yang disampaikan oleh Kemendagri terutama untuk jabatan Kades yang diperpanjang oleh pemerintah selama tiga tahun.

"Intinya sangat bermanfaat jika benar-benar diikuti, namun kembali kepada pribadi Kades masing-masing," ujarnya.

Menanggapi kritikan masyarakata tersebut, Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Muara Enim, Rudi Iskandar, SH, MH, pihaknya akan memberikan imbauan kepada seluruh desa kedepan dapat lebih mengedepankan program-program yang lebih pro ke masyarakat.

Pihaknya juga akan menyarankan agar jangan terlalu sering melakukan anggaran Studi atau Bimtek tersebut.

Kedepan, agar dana desa diutamakan lebih untuk kesejahteraan dan pembangunan di desa dan menghasilkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Nanti akan kita tanyakan hasil dari Bimtek atau studi mereka tersebut. Dan juga, akan kami tagih manfaat Bimtek dan studinya itu," ungkap Rudi

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved