Kata ATR/BPN Soal Rumah Dinas Kapolda Sumsel Nyaris Digasak Mafia Tanah, Beri Nomor Pengaduan

Atau dengan melakukan kegiatan di BPN seperti roya balik nama dll maka otomatis akan menjadi sertipikat elektronik.

Lalu kalau terjadi korban mafia tanah apa yang harus dilakukan.

"Segera melapor ke Aparat penegak hukum dan juga BPN. Untuk itulah pentingnya menjaga tanah, dengan dipatok dan dikuasai, Karena kalau tidak, bisa dikuasai mafia tanah," katanya.

Mafia Tanah

Rumah dinas Kapolda Sumsel di Jalan Bambang Utoyo Kota Palembang No.29, 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, nyaris hilang digasak mafia tanah. 

Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung di DPR RI, Rabu (13/11/2024).

Nasir mengatakan, belum lama ini ketika Komisi III DPR RI berkunjung ke Polda Sumatera Selatan (Sumsel), ia mendengar pengakuan dari Kapolda Sumsel, hampir 99 persen mafia tanah menggunakan "tangan-tangan" di pengadilan untuk merampas tanah rakyat. 

 "Bahkan rumah dinas Kapolda di Palembang itu hampir saja hilang. Padahal itu sudah sangat lama rumah dinas Kapolda di Sumatera Selatan. Hampir hilang oleh kerja mafia tanah."

"Mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu dan berkolaborasi dengan kepolisian dan instansi terkait agar kita bisa memberantas mafia tanah. Karena mereka juga bekerja terstruktur dan masif menggunakan 'tangan-tangan' di pengadilan," katanya.

Sebelumnya, Nasir menyampaikan beberapa hal terkait apresiasi dan harapannya terhadap Jaksa Agung.

Ia mengatakan, Fraksi PKS memberikan apresiasi luar biasa kepada Jaksa Agung, telah memberikan kepercayaan kepada kaum perempuan memimpin kejaksaan. Dari 38 provinsi ada 7 kepala Kejaksaan Tinggi perempuan.

"Luar biasa menurut saya ini, paling tidak 5 persen. Oleh karena itu, ibu-ibu kepala Kejaksaan Tinggi, buktikan bahwa ibu-ibu sanggup menjadi pelopor penegakkan hukum yang berkeadilan, akuntabel, humanis, transparan, modern. Buktikan kepada rakyat Indonesia, kepada Presiden Indonesia, juga kepada Pak Jaksa Agung," katanya.

Selain itu, Nasir juga menyinggung mengenai kinerja Badan Pemulihan Aset. 

"Tugasnya mencari, menemukan, menguasai aset dalam rangka penegakkan hukum. Termasuk mengelola barang rampasan yang dijual via lelang. Berapa banyak yang sudah dicari, ditemukan, kemudian dikuasai? Karena bisa jadi yang dicari 10, yang ditemukan 5, yang dikuasai 3. Lalu berapa banyak yang sudah dilelang," katanya.

 Sebagian artikel ini telah tayang di sripoku.com dengan judul "Rumah Dinas Kapolda Sumsel Nyaris Lenyap Digasak Mafia Tanah, Komisi III DPR RI Minta Diberantas,". 

 
 Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel