Mendes PDT Yandri Susanto Akui Salah Pakai Kop Resmi Kementerian di Undangan Haul, Tak Akan Diulangi

TRIBUNSUMSEL.COM - Akhirnya Mendes PDT Yandri Susanto sampaikan permintaan maaf terkait surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara peringatan haul kedua ibunya.

Hal tersebut disampaikan Yandri Susanto kepada awak media di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (22/10/2024).

Yandri menyebut surat undangan acara peringatan haul, hari santri, dan tasyakuran itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 

 "Itu bisa kita koreksi nanti, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri melansir Kompas.com.

Yandri pun berterima kasih kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah mengkritik dan mengingatkannya.  

Yandri yang juga Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya. Isu Lingkungan di Pilkada,

Penting Enggak Penting Artikel Kompas.id "Kami terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah kita tidak akan ulangi lagi," ujar dia.  

Yandri menegaskan, tidak ada unsur politik dalam kegiatan yang dihadiri para kepala desa hingga ketua RW dan RT di Kabupaten Serang.  Diketahui, istri Yandri, Ratu Zakiyah, menjadi calon bupati Serang pada kontestasi Pilkada 2024.

 "Tapi hari ini murni betul-betul (kegiatan) hari santri, haul emak kami, dan bersyukur kepada Allah Swt, tidak ada unsur yang lain," kata Yandri.  

 Yandri mengeklaim, selain kepala desa, diundang pula semua kepala daerah, termasuk penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.  Namun, Al Muktabar tak hadir dan diwakilkan Pj Sekda Banten Usman Asshiddiqi Qohara.  

"Semua unsur di Banten kita undang. Tapi tempat terbatas, ada juga yang kami undang tak datang, tapi ada yang enggak diundang juga datang," tandas dia.

Diketahui, foto surat undangan acara peringatan haul kedua almarhumah Hj Biasmawati, Hari Santri, dan Tasyakuran beredar di media sosial untuk para kepala desa hingga RT. Surat itu dibuat menggunakan kop dan stempel resmi dari Kemendes PDT yang ditandatangani oleh Yandri Susanto.

Mahfud MD Beri kritikan

Surat undangan diduga haul sang menteri  itu disorot karena menggunakan kop dan stempel kementerian.

Beredarnya surat itu pula disorot oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.