Bawaslu OKI Imbau ASN Jaga Netralitas Pilkada 2024, Larang Hadiri Acara Kampanye

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG --  Menjelang tahapan kampanye pemilihan kepala daerah, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas di Pilkada 2024 ini. 

Hal tersebut dinilai sangat penting untuk menghindari potensi pelanggaran dan konflik yang dapat mencoreng proses demokrasi.

Disampaikan Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona yang mengeluarkan surat edaran nomor 094/PM.00.02/K.SS-09/6/2024 tentang kewajiban ASN, TNI, Polri dan pejabat daerah guna menjaga netralitas dalam seluruh proses pilkada.

"Surat edaran ini sebagai pengingat penting bagi semua pihak agar jangan melakukan pelanggaran. Kami tak ingin ada tersandung masalah," kata Romi ketika dikonfirmasi Jum'at (6/9/2024) sore.

Menurutnya dengan kehadiran ASN di acara-acara kampanye, dapat menimbulkan masalah yang serius.

"Saya mengimbau seluruh ASN di OKI tidak hadir di acara kampanye atau kegiatan apapun yang digelar bakal pasangan calon (bapaslon)," ujarnya.

Baca juga: Sekda dan 4 Pejabat di OKU Dipanggil Bawaslu, Buntut Viral Disebut Hadiri Acara Paslon Bupati

Romi menegaskan jangan sampai aktivitas ASN yang terlibat politik praktis terpantau oleh Bawaslu.

"Kalau sampai terjadi dan terlibat masalah pelanggaran pilkada, karena akan dikenakan sangsi etik hingga pidana pelanggaran pilkada," tegasnya.

Masih katanya, ketidaknetralan ASN menjadi salah satu potensi konflik dan pelanggaran semacam ini tidak hanya mencederai netralitas aparatur negara, akan tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses pilkada.

"Maka ketidaknetralan ASN sangat berbahaya, karena ini menyangkut integritas lembaga pemerintah. Jika terbukti melanggar ASN dikenai sanksi sesuai bukti yang diperoleh, baik melalui foto, video maupun dokumen lainnya,” jelas Romi.

Romi juga mengingatkan agar para ASN maupun pejabat daerah tidak melakukan tindakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan dari salah satu paslon tertentu.

Hal inipun termasuk penggunaan fasilitas negara atau program-program pemerintah yang seharusnya netral.

"Bukan hanya soal menghadiri kampanye, tetapi juga penggunaan fasilitas jabatan, fasilitas negara dan program-program pemerintah,"  ungkapnya.

Dengan adanya imbauan ini, Romi berharap pilkada di wilayah OKI berlangsung dengan jujur, adil dan terbebas dari pelanggaran yang berpotensi mencederai demokrasi.

"Pilkada yang sukses tak bergantung dengan calon yang berkompetisi, tetapi dari netralitas para pejabat publik dan penegakan hukum yang adil. Semua harus berkomitmen menjaga proses agar berjalan dengan baik," tukasnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel