Dampak Bagi Cakada di Sumsel yang Didukung Golkar di Pilkada 2024, Setelah Airlangga Hartarto Mundur

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Mundurnya Airlangga Hartarto secara tiba-tiba sebagai Ketua umum (Ketum) partai Golkar, Minggu (11/8/2024) menjadi pertanyaan sejumlah pihak. 

Apalagi, dalam hal dukungan atau rekomendasi pasangan bakal calon kepala daerah, yang telah dikeluarkan di beberapa daerah akan berdampak kedepannya. 

Menurut Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr M Husni Tamrin, mundurnya Airlangga itu pasti ada tekanan yang kuat baik dari internal maupun eksternal kepada dirinya. 

"Sebagai orang luar, pernyataan mundur ini terkesan tiba-tiba dan mengundang sejumlah pertanyaan. Tapi jika menyimak dari beberapa keputusan Golkar yang belakangan ini terkesan tidak independen dan pernyataan mundur Airlangga, bahwa alasan mundurnya adalah untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan, maka dapat diperkirakan betapa kuatnya tekanan eksternal dan internal yang saling berkelindan di balik keputusan tersebut," kata Husni, Minggu (11/8/2024). 

Meski begitu, dirinya dan sejumlah pihak pastinya masih menunggu pernyataan resmi dari Menteri Koordinator Ekonomi tersebut terkait mundurnya sebagai Ketum Golkar. 

"Artinya juga, mundurnya Airlangga belum akhir, tetapi justru awal dari permainan yang akan menentukan kebesaran partai Golkar, " bebernya. 

Baca juga: Alasan Airlangga Hartarto Mundur Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Ucap Terima Kasih ke JK dan Luhut

Baca juga: Profil Airlangga Hartarto Resmi Mundur dari Ketum Golkar, Ayahnya Eks Menteri, Miliki Banyak Bisnis

Ini juga dikatakan Husni, mengisyaratkan bahwa partai Golkar kini berada di persimpangan jalan, untuk menentukan langkah antara menjaga kebesaran partai, sekaligus memperkuat kemandirian atau terlibat dalam kekuasaan secara lebih dalam sebagai loyalis sejati. 

"Jalan masih panjang karena setelah ini, Golkar akan sibuk dengan konsolidasi internal di bawah pimpinan Plt (Pelaksana Tugas) Ketum, serta mempersiapkan Munas (Musyawarah Nasional) yang akan menjadi ajang penentuan masa depan Golkar," tuturnya. 

Ditambahkan Husni, apakah nanti ada implikasinya pada Pilkada kedepan, mengingat sejumlah daerah sudah dikeluarkan rekomendasi yang ditandatanganinya sebelumnya di beberapa daerah, hak itu kemungkinan tidak akan ada perubahan signifikan. 

"Mengingat waktu yang relatif makin dekat ke masa pendaftaran, tampaknya tidak akan terjadi perubahan signifikan pada rekomendasi yang sudah dikeluarkan, terutama pada daerah-daerah yang tidak terlalu strategis umumnya di luar pulau Jawa, " jelasnya. 

Iapun menganggap kemungkinan pembahasan, hanya akan terjadi di beberapa daerah strategis, yang merupakan basis Golkar. 

"Untuk Sumatera Selatan sendiri dengan jumlah mata pilih yang tidak terlalu signifikan dalam konteks nasional, tampaknya tidak akan terjadi perubahan, " tandasnya.

Selain itu, dengan jadwal partai Golkar yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Munas, berarti suara DPD menjadi penting.

Maka rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan DPD seperti di Sumatera Selatan tampaknya kecil kemungkinan akan dipertimbangkan kembali. 

"Kecuali terjadi dinamika dalam DPD, yang berkaitan dengan penyusunan kekuatan untuk pertarungan di Munas nanti. Tampaknya kemungkinan ini kecil karena diperlukan energi yang besar untuk mendorong dinamika itu terjadi,0dan potensial merugikan kohesivitas di dalam internal DPD, " tukasnya.