Warga Muara Enim Ngeluh, Truk Batubara Timbulkan Debu, Macet dan Kecelakaan, Minta izin Dievaluasi

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM - Warga yang berada di Muara Enim kini tengah mengeluh.

Hal tersebut dampak dari truk batubara yang melintas di sepanjang jalan lintas tengah (Jalinteng) Sumatera.

Bukan tanpa sebab, sejak adanya angkutan batubara di jalan umum selain sering membuat kemacetan dan kecelakaan, juga debunya mengotori rumah juga sangat menganggu kesehatan di sebagian besar ruas jalan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.

"Kami meminta pemerintah mengevaluasi izin angkutan batubara karena debu dari sisa-sisa pengangkutan batubara yang diterpa angin menutupi jarak pandang pengendara, mengotori pemukiman, membuat macet dan sampai membahayakan akibat lakantas hingga mengancam kesehatan ISPA," tegas salah satu pengguna jalan, Yansah (32) warga Muara Enim, Minggu (21/7/2024).

Menurut Yansah, gangguan akibat aktivitas angkutan batubara tersebut sangat terasa mulai dari Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, hingga ke kota Muara Enim, Kecamatan Muara Enim.

Apalagi jika ada ceceran batubara atau ada yang terbalik kotorannya sering membuat debu  yang berterbangan sehingga menganggu pandangan mata menjadi pedih dan pernapasan menjadi sempit terutama bagi pengendara motor.

Belum ditambah angkutan batubara tersebut sering parkir di badan jalan cukup panjang sehingga sering menjadi penyebab kemacetan karena badan jalan menjadi menyempit.

"Saya sangat terganggu, apalagi ketika naik angkutan pedesaan, karena menurutnya angkutan pedesaan itu terbuka tentu saja seluruh debu itu masuk ke dalam tempat penumpang," pungkasnya.

Hal senada dikeluhkan juga oleh Subahri (65) warga Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, mengatakan bahwa angkutan batubara mulai melintas di desanya sekitar pukul 17.30 WIB, dan ia tidak tahu darimana asal batubara tersebut apakah dari tambang ilegal atau legal.

Namun untuk angkutan mobil batubara yang legal melalui jalan negara ke arah Baturaja sekitar pukul 20.30 WIB, tetapi sering konvoi berdekatan sehingga sering menganggu penguna jalan yang lain.

"Saya sangat setuju untuk angkutan batubara harus benar-benar diatur dan melalui jalan khusus batubara tidak lagi melalui jalan umum," pungkasnya.

Baca juga: Pembangunan Tol Prabumulih-Muara Enim Bakal Dimasukkan Dalam Proyek Strategis Nasional Tahun 2025

Baca juga: Diduga Sopir Ngantuk, Truk Tabrak Pengendara Motor di Muara Enim, Korban Alami Luka Berat

Terpisah, Ketua DPP LSM Gerakan Masyarakat Suka Lingkungan Hijau (Gemasulih), Andi Chandra mengatakan bahwa pemerintah harus peka terhadap kondisi dan dampak di lapangan akibat aktivitas pertambangan.

Dan ini harus ada yang bertanggungjawab dari persoalan yang muncul karena mobilitas angkutan Batubara.

Segala bentuk penambangan batubara harus diberi penegasan deadline oleh pemerintah seperti kapan harus membangun jalan khusus batubara jangan diberikan kompensasi terus karena masyarakat banyak yang dirugikan.

"Kompensasi ini sudah kebablasan, masa sampai belasan tahun, yang diuntungkan segelintir pengusahanya sedangkan masyarakat luas dirugikan seperti lakalantas, kemacetan, debu, kotor dan sebagainya. Ini jalan nasional bukan jalan untuk angkutan batubara. Jangan sampai masyarakat marah melakukan aksi sendiri sebab pemerintah seperti tidak berdaya karena kami yang merasakan dampaknya kalau pejabat di Sumsel apalagi di Jakarta memang tidak merasakannya," tegas Andi.