Silpa Prabumulih 2023 Membengkak Capai Rp 183 Miliar, Ketua DPRD: Mungkin Ada Program Tak Terlaksana

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Di dua tahun terakhir jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Prabumulih terus meningkat dan membengkak alias terus membesar.

Jika pada tahun 2022 Silpa APBD Pemkot Prabumulih mencapai sekitar Rp.140 miliar, tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai sekitar Rp.183 miliar.

Hal itu menimbulkan penilaian banyak pihak apakah dinas-dinas tidak bisa bekerja, waktu yang singkat dalam pelaksanaan kegiatan atau karena takut diperiksa dan bermasalah dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Namun pastinya, dengan silpa yang tinggi tersebut banyak program atau kegiatan yang tidak terlaksana dan jika program tersebut banyak menyangkut kesejahteraan masyarakat maka akan sangat disayangkan.

"Kalau Silpa banyak artinya banyak program tidak dijalankan, ini harus jadi evaluasi pemerintah. Karena kalau program itu untuk kesejahteraan masyarakat tapi tidak terlaksana tentu sangat disayangkan," ungkap Andri, salah satu tokoh pemuda Kecamatan Prabumulih Utara ketika dibincangi, Jumat (5/7/2024).

Baca juga: Mawardi Yahya Silaturahmi Dengan Warga Prabumulih, Janji Kembalikan Kejayaan Sumsel

Tingginya silpa APBD Pemkot Prabumulih tahun 2023 tersebut terungkap dalam rapat paripurna pengesahan Raperda LPJ APBD 2023 di ruang rapat paripurna belum lama ini.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE MIkom mengungkapkan jika silpa tahun 2023 mencapai Rp.183 miliar dikarenakan penyerapan kurang dan masih rendah.

"Silpa ini lebih tinggi dari 2022 yang hanya mencapai Rp140 miliaran. Kemungkinan besar dikarenakan ada kegiatan yang tidak terlaksana karena waktunya sudah mepet," bebernya.

Sutarno menuturkan, dalam pembahasan di Badan Anggaran diketahui jika hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjadi silpa sehingga total mencapai Rp 183 miliar.

"Hampir semua OPD ada silpa, bukan karena temuan tapi tidak terlaksana mungkin waktu yang mepet (singkat-red)," tuturnya.

Disinggung apakah minimnya serapan anggaran karena OPD takut diperiksa APH, politisi Golkar itu mengaku tidak mungkin karena hal itu.

"Saya rasa tidak, bukan karena itu," tegasnya.

Sementara Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM mengungkapkan banyaknya pekerjaan atau kegiatan di 2023 membuat silpa menjadi tinggi.

"Ini akan menjadi evaluasi kita di tiap OPD, apakah ini karena waktu yang singkat atau karena apa," ungkap Elman.

Tentunya kata suami Hj Windriana itu, evaluasi akan dilakukan satu per satu di tiap OPD sehingga diketahui kendala yang dihadapi dan di OPD mana yang nilainya besar.

"Akan kita evalausi satu satu agar tau mana yang silpanya besar," tuturnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel