Launching Pilkada 2024 di Sumsel yang Digelar KPU Disebut Sebagai Pemborosan dan Tak Transparan

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - Launching Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan beberapa Kabupaten atau kota pun sebagian telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Namun, launching tersebut terkesan dianggap sejumlah pihak sebagai hal pemborosan dengan menghadirkan artis nasional, dan biaya yang digunakan tidak transparan. 

KPU Provinsi Sumsel sendiri melaksanakan launching pada 5 Mei 2024 lalu di halaman kantor KPU Sumsel di Jakabaring Palembang, dan dikabarkan menelan anggaran sekitar Rp 2 miliar, dengan menghadirkan band Padi. 

Sementara KPU Palembang untuk melaunching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada 3 Juni 2024 di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang dikabarkan menghabiskan anggaran Rp 1 miliar lebih dengan menghadirkan band Armada, yang semua bersumber dari anggaran Pilkada di APBD. 

Menyikapinya hal tersebut, Pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar mengatakan, dengan jor- jorannya KPU melaksanakan launching tersebut merupakan pemborosan dan hasilnya dianggap tidak efektif. 

"Bisa dipastikan, bila dicermati mulai dari KPUD Sumsel, kegiatan Launching Pilkada serentak 2024, jelas merupakan pemborosan, " kata Bagindo, Selasa (11/6/2024).

Menurut Bagindo, jika dibandingkan dengan KPUD sebelumnya, anggaran untuk kegiatan tujuan yang sama, anggaran yang digunakan sekitar Rp 400 juta.

Sementara launching Pilkada kemarin (5 Mei) anggarannya sekitar Rp 2,2 milyar.

'Jika dihitung persentase kenaikannya luar biasa, sebab kenaikannya hingga mencapai 550 persen, dan sungguh fantastis," terangnya. 

Dijelaskan Bagindo, dengan acara launching yang besar anggaran, sementara out put maupun dampak kegiatan itu sendiri, dianggapnya belum tentu akan signifikan, terhadap tingkat peningkatan  partisipasi pemilih dalam Pilkada nanti.  

"Dimana kegiatan yang diselenggarakan terkesan hanya mengutamakan kemeriahan, bernuansa hura- hura, alias minus korelasinya dengan konteks kepemiluan.  Katakanlah KPUD Sumsel bermetamorfosis menjadi Show Biz Company atau Entertainment Enterprise, yang pada akhirnya KPUD kabupaten/ Kota pun, ikut latah meniru jejak lembaga setingkat diatasnya, ' paparnya. 

Ditambahkan Bagindo, kinerja atasan sejawat yang miskin ide juga kreativitas ini, akhirnya 'mewabah' di daerah kabupaten lain, yang seolah- olah tak mau kalah meriah juga suasana ke hura-huranya. 

"Padahal kegiatan seperti ini kadangkala  tak sesuai dengan budaya, tradisi dan nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Disisi lain, publik juga bertanya, apa motivasi  daripada para komisioner lembaga (KPU), hingga kegiatan parade artis penghibur  dari ibukota ini dilaksanakan. Apakah disebabkan oleh miskin akan ide, plus kreativitas tetapi sarat akan kepentingan kebutuhan bersifat nominal, dari  setiap personal lembaga penyelenggara hajatan pesta demokrasi  per 5 tahun ini. Makanya, transparan supaya tidak memicu fitnah juga prasangka, " tukasnya. 

Baca juga: DPRD Sumsel Bahas Soal PAW Anggota DPRD Terpilih yang Maju di PIlkada 2024 Dengan Kemendagri

Baca juga: Maju Lagi di Pilkada Muratara, Syarif Hidayat : Dapat Gambaran Muratara Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Sementara Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya sendiri tidak mengetahui secara pasti besaran dana yang digunakan untuk launching Pilgub Sumsel tersebut, dan menyarankan untuk menanyakan ke sekretariat KPU Sumsel. 

"Tanya ke sekretariat ya, " singkatnya.