Saling Sindir Pilgub Sumsel 2024, HD Bandingkan Pemimpin dengan HP, Anita Sebut JSC Tak Tambah PAD

"Saat ini kita fokus menyebarkan alat sosialisasi ke masyarakat, dan turun langsung ke masyarakat, " kata Amrah.

Hal ini diungkapkan mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumsel itu, sesuai rekomendasi dari beberapa partai yang bakal mengusung keduanya nanti di kontestasi Pilkada Sumsel.

"Ini termasuk sesuai rekomendasi dari Partai Golkar, agar keduanya melakukan sosialisasi dan membentuk koalisi untuk nanti diberikan rekomendasi resmi dari partai, " tegasnya seraya Matahati terus melakukan konsolidasi dalam memperkuat tim pemenangan nantinya sekaligus menepis anggap tidak ada gerakan selama ini.

Sebelumnya bakal Calon Wakil Gubernur (Balon Wagub) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) RA Anita Noeringhati,
menuturnya dirinya bersama Mawardi Yahya terus bergerak untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

"Yang pasti, kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan apa yang jadi program kami tidak muluk- muluk, kita ingin sesuai dengan tagline yang ada 'Sumsel Bangkit Bersama'. InsyaAllah sampai nanti deklarasi, kami akan menyampaikan program-programnya, " kata Anita.

Mengenai program ke depan, pastinya hal itu akan disampaikan setelah deklarasi dirinya bersama Mawardi Yahya.

"Tapi saat ini, saya mengajak kepada masyarakat bagaimana tentang Sumsel, Sumsel adalah provinsi kelima yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) luar biasa, namun apa yang didapatkan kita hanya menerima DBH (Dana Bagi Hasil) yang tidak sesuai porsi dari kita, bagaimana nanti kita menggali semua SDA ini menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar PAD kita tinggi, untuk belanja kita juga tinggi," tutur Anita yang kini menjabat Ketua DPRD Sumsel.

Hal itu dilakukan, menurut Anita karena kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan itu masih banyak yang harus dicover, walaupun saat ini sudah ada Universal Health Coverage (UHC) . Tetapi pada kenyataannya di lapangan, masih banyak masyarakat yang kurang mampu pakai KTP, untuk berobat tetap sulit.

"Artinya, sistem itu juga harus kita benahi dan anggaran pun harus kita siapkan. Seperti dahulu pada zaman berobat gratis gubernur sebelumnya (Alex Noerdin) tidak perlu repot, cukup dengan KTP langsung ditangani dan itu kewenangan kabupaten kota itu, harus bersinergi dan duduk bersama, " ucapnya.

Hal lain diungkapkan Anita, tentang sekolah atau pendidikan yang banyak mengeluhkan tentang PSG (Pendidikan Sistem Ganda) atau mungkin lebih akrab dikenal dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang tidak merata saat ini karena menyangkut anggaran.

"Maka kita harus mengembalikan hak- hak dari masyarakat, yang menjadi kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Kita mempunyai Raperda tentanf tugas belajar, kita mempunyai beasiswa namun sampai sekarang belum berjalan. Jadi masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus kita perjuangkan untuk kedepan lebih baik lagi, " paparnya.

Selain itu, meski Sumsel khususnya kota Palembang mempunyai kompleks olahraga JSC (Jakabaring Sport City), nyatanta selama ini tidak bisa menggelar event dan menjadi sumber PAD bagi Sumsel.

"Saya selaku Ketua DPRD Sumsel belum pernah melihat yang diberikan JSC, artinya aset yang luar biasa ini kalau kita maksimalkan, bahkan bisa menambah PAD. Paling tidak JSC dijadikan tempat event- event nasional dan internasional, dengan begitu perekonomian rakyat atau UMKM akan muncul, " jelasnya.

Di sisi lain, Anita mengungkapkan semua kandidat pastinya memiliki tujuan sama untuk masyarakat Sumsel kedepan lebih baik.

"Saya nilai bukan rival (banyak kandidat) saya anggap, tetapi kepentingan yang sama ini untuk kepentingan masyarakat Sumsel, " tukas Ketua Harian DPD Golkar Sumsel ini.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com