Diskusi Bareng Media di Palembang, KPK Ungkap Sektor Politik Jadi Fokus Pemberantasan Korupsi

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan Pelatihan Bersama Diskominfo Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan Diskusi Bersama Media Lokal di Hotel Swarna Dwipa.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekda Sumsel, Ir. S. A. Supriono. Turut hadir Karo Humas KPK RI, Yuyuk Andriyati Iskak, Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel Rika Efianti dan pejabat terkait lainnya.

Saat diskusi bersama media lokal ,Ali Fikri mengatakan, ada lima sektor menjadi fokus area pemberantasan korupsi oleh KPK. Salah satu di antaranya adalah sektor politik.

"Momen Pilkada serentak 27 November nanti akan jadi salah satu fokus KPK. Setelah Pemilu, berikutnya ada Pilkada. Di Pilkada nanti ada tantangan tersendiri," kata Ali Fikri, Kamis (30/5/2024).

Menurutnya, KPK pernah melakukan kajian 2019 lalu, untuk menjadi kepala daerah setidaknya butuh Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar. Memang besar nilai uang yang akan ditebar.

Dalam kajian itu, 80 persen lebih pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan uang yang diberikan para calon. Tidak hanya di pemilihan legislatif tapi juga eksekutif.

"Di kajian itu kita bisa simpulkan sekitar 80 persen lebih pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan uang. Ketika calon memberi uang, baru mereka memilih," katanya.

Kondisi itu membuat mereka yang terpilih akan terbebani dengan modal yang telah dikeluarkan. Sehingga, ketika menjabat nanti pejabat tersebut ingin berupaya mengembalikan modal yang dikeluarkan saat ikut pemilihan.

"Kesadaran korupsi di sektor politik ini yang ingin kita bangun kepada masyarakat," katanya.