KNPI Prabumulih Imbau Pemuda Jangan Pilih Calon Pemimpin Dukung Tambang Batubara di Prabumulih

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Ketua DPD KNPI Kota Prabumulih Aden Thamrin SE mengimbau sekaligus mengajak seluruh pemuda dan masyarakat Kota Prabumulih untuk tidak memilih pemimpin yang mendukung atau berencana melakukan penambangan batubara di Bumi Seinggok Sepemunyian.

Hal itu disampaikan Aden ketika diwawancarai usai acara seminar kebangsaan peran pemuda dalam pembangunan Kota Prabumulih Di Gedung Kesenian Rumdin Walikota Prabumulih, Senin (4/12/23).

"Kalau ada (calon pimpinan Prabumulih-red) yang mau tambang batubara, jangan. Jangan dipilih maksudnya," tegas Aden Thamrin kepada wartawan.

Pria yang pernah duduk di kursi legislatif ini mengungkapkan pihaknya menggelar seminar kepemudaan menolak ekplorasi batubara dilakukan di kota Prabumulih tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kota tercinta.

"Selama ini kita sudah tau ada Perda RT RW yang mengatur larangan ekplorasi tambang batubara di kota Prabumulih dan kamu berharap siapapun yang terpilih nanti (jadi walikota-red) perda itu tetap kokoh dan tidak direvisi," tegasnya.

Baca juga: Bawaslu Sumsel Ingatkan RT dan RW Netral di Pemilu 2024, Berikut Ini Aturan Hukumnya

Lebih lanjut pria yang gemar olahraga Taekwondo ini mengaku jika kota Prabumulih memiliki wilayah yang sangat kecil yakni hanya sekitar 477,1 km persegi dan jika penambangan batubara diizinkan maka kota Prabumulih akan hancur.

"Makanya sesuai dengan cita-cita pemerintahan terdahulu agar tidak ditambang, jika ditambang akan hancur. Kalau mau nambang silahkan tapi jangan di kota Prabumulih khusus tambang batubara, bahkan kami meminta kalau bisa Gubernur ke depan membuat aturan bahwa Prabumulih daerah istimewa yang tak boleh ditambang," katanya.

Sementara itu dalam seminar tersebut hadir sebagai narasumber yakni Kajari Prabumulih Roy Riyadi SH MH, H Ridho Yahya MM selaku tokoh masyarakat dan Rektor Universitas Prabumulih (Unpra) Yuniar Pratiwi serta lainnya.

Kajari Prabumulih Roy Riadi SH MH mengatakan sesuai aturan masalah tambang bisa ditarik dalam korupsi sumber daya alam dimana kerusakam tambang bisa dihitung kerugian negara modusnya bisa suap gratifikasi pengurusan izin dan benturan kepentingan.

"Harapan kami penentu kebijakan dapat mengambil langkah tepat dalam mengambil keputusan di Prabumulih sehingga tidak menyengsarakan masyarakat dan kena masalah kesepannya," ujarnya.

Sementara itu, Ridho Yahya menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap kebijakan pelarangan tambang batubara dapat diteruskan oleh pemimpin selanjutnya.

"Karena Prabumulih ini kan kecil, minyak sudah kita ambil, gas diambil, jadi jangan terlalu serakahlah. Sisakan batubara untuk anak cucu kita nanti, harapan kita ini diteruskan pimpinan Prabumulih kedepannya," harap mantan walikota Prabumulih dua periode itu.

Baca berita lainnya langsung dari google news