Kisah Pilu Ibu & Bayi Tertahan di RS Gegara Belum Lunasi Tagihan Rp 15 Juta, Suami Mohon Dicicil

Seharusnya jangan terhambat oleh aturan birokrasi dan administrasi sehingga kemanusiaannya di nomor sekiankan. Meskipun rumah sakit kesehatan.

"Coba kita lihat UU kesehatan, harus mengedepankan kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan hanya bisnis semata meskipun rumah sakit swasta," jelasnya.

"Dinas sosial dinilai harus lebih tanggap dengan persoalan seperti ini, jangan viral dulu. Kita ini Indonesia sudah viralisasi, kalau sesuatu sudah viral baru ditanggapi kalau tidak viral dak ditanggapi," tambahnya.

Baca juga: Reaksi Bang Madun Usai Aa Juju Minta Maaf Kritik Warung Nyak Kopsah, Putuskan Damai: Jadi Saudara

Walaupun ibu yang melahirkan tersebut KTP luar provinsi Jambi, karena dia merupakan rakyat Indonesia. Bila dikaitkan dengan undang-undang, fakir miskin ditanggung oleh pemerintah.

Menurut Ibnu administrasi memang diperlukan oleh rumah sakit dan BPJS. Tapi seharusnya administrasi ini tidak menjadi utama, sisi kemanusiaan yang perlu didahulukan.

"Kita harus melihat juga apa faktor orang yang tidak punya BPJS, mungkin jangankan untuk ngurus BPJS untuk makan aja sulit mungkin. Banyak faktor orang tidak punya BPJS tapi harus mendahului kemanusiaan," sebutnya.

Ketua YLKI Jambi ini berharap agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari, untuk dinas sosial seharusnya bisa lebih peka dengan kejadian seperti ini.

"Jangan nunggu viral dulu baru turun," tukasnya.

Baca juga berita lainnya di Google News