Alasan Rumah Sakit Tahan Titin Usai Persalinan, Bantah Biaya Rp15 Juta : Semampu Mereka Saja

TRIBUNSUMSEL.COM - Pihak RS Erni Medika bantah biaya persalinan ibu tertahan sebesar Rp15 juta.

Diketahui, kisah Titin Rohayatin yang tak bisa pulang dari RS Erni Medika di Talang Bakung Jambi, ramai diperbincangkan.

Titin Rohayatin tak bisa pulang dari RS Erni Medika, di Talang Bakung, Kota Jambi.

Dalam pengakuan Arif, istrinya sudah 13 hari menjalani operasi cesar dan melahirkan anak laki-laki.

Namun, karena tidak mempunyai biaya persalinan, terpaksa istri dan bayinya tidak diperbolehkan keluar dari RS tersebut.

Adapun total biaya persalinan yang harus dibayar Titin mencapai Rp15 juta, namun ada keringanan sebesar Rp2 juta sehingga total keseluruhan yang harus dibayar Rp13,5 juta.

Menanggapi hal itu, pihak RS Erni Medika akhirnya buka suara.

Kepada TribunJambi.com, pihak RS Erni Medika Jambi menanggapi terkait pasienya yang hingga saat ini belum diperbolehkan pulang, terkait persoalan administrasi.

Disampaikan langsung oleh owner RSU Erni Medika, Erni mengatakan soal kabar pasien tertahan akibat tidak bisa melunasi biaya persalinan sebesar Rp15 juta tersebut tidak benar.

Pihak pasien sebenarnya membayar uang tersebut Rp13,5 juta.

"Kalau Rp15 juta itu tidak benar. Kalau biaya seharusnya itu sebesar Rp13.5 juta, saya sampaikan ke mereka, tapi kalau bapak tidak ada uang bisa bayar seberapa bapak sanggup. Dan suaminya pulang mengambil uang ke jawa," bebernya. Senin (25/9/2023).

Baca juga: Sosok Titin, Ibu Tertahan di Rumah Sakit Gegara Tak Punya Biaya Persalinan, Dilunasi Kapolda Jambi

Dijelaskan Erni alasan pihak RS belum pulangkan pasiennya lantaran tidak ada suaminya saat itu.

"Dan sampai sekarang kita masih menunggu, dan istrinya juga masih dalam perawatan. Tidak mungkin kita pulangkan karena suaminya juga tidak ada di rumah jadi biar di sini dulu," sambungnya.

Lanjut Erni, terkait besaran biayar semampunya tersebut pihak RS tidak mematok angkanya.

Semua diserahkan ke pihak keluarga seberapa mampunya untuk membayar.