Ratusan Warga Geruduk Kantor Bupati OKI, Desak Pemerintah Selesaikan Masalah 758 SHM Plasma Sawit

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Sekitar 250 pekerja sawit asal Desa Balian, Kecamatan Mesuji Raya menggelar aksi demo di Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, Rabu (6/9/2023).

Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, perwakilan para demonstran menyampaikan orasinya secara bergantian. 

Mereka mendesak pemerintah daerah (Pemda) OKI untuk  menyelesaikan permasalahan 758 Surat Hak Milik (SHM) perkebunan kelapa sawit masyarakat (Plasma) di Desa Balian yang selama ini diklaim oleh oknum-oknum tertentu.

Dalam orasinya pendemo mengaku sangat menderita dengan klaim lahan tersebut.

Baca juga: Penyebab Nenek Rohaya Meninggal Dunia, Viral Nikahi Slamet Beda Usia 55 Tahun, Sempat Mengeluh Sakit

Sebab kebutuhan hidup mulai dari biaya sekolah anak, makan dan lainnya tidak mampu dipenuhi.

"Memang sengaja datang kesini untuk meminta kepada pemerintah mengenai penegasan hukum di desa kami yang saat ini kami rasakan lemah," kata koordinator aksi, Sarjilan saat diwawancarai di lokasi.

Kata Sarjilan, pihaknya tidak meminta yang lain, hanya terkait ketegasan mengenai Surat Keterangan (SK) kepemilikan plasma sawit yang dikeluarkan Bupati OKI pada tanggal 21 April 2009 silam.

"Total luasan lahan yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa Balian Sejahtera Abadi (KUD BSA) yaitu 2.015 hektar dan yang diklaim oknum yang tidak bertanggungjawab sekitar lebih dari 1.000 hektar atau 60 persennya," 

"Tentunya kita meminta ketegasan kepada pemerintah, agar seluruh aktivitas memanen sawit bisa kembali dilakukan oleh pemilik yang sah," harapannya.

Kata dia, atas adanya oknum yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut, maka oknum tersebut juga lah yang mengambil hasil sawitnya.

"Bahkan berhari-hari mereka memanen sawit milik kami  semaunya dan mereka juga yang mendapatkan uangnya. Maka itulah kami sangat merasakan dampaknya dari oknum tersebut," tambahnya.

Dengan tidak bisanya memanen dilahan miliknya sendiri, para pekebun sangat merasakan kesenjangan baik dari ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan.

"Karena setelah adanya klaim tersebut, setidaknya 95 persen anak-anak didik kami butuh sekolah. Jadi saya mohon kepada seluruh aparatur pemerintah peduli terhadap kami, apalagi nasib-nasib anak cucu mendatang," jelasnya.

Dikatakan lebih lanjut, bila nantinya tuntutan tidak penuhi pemerintah hingga setelah rapat bersama pada Senin (11/9/2023) mendatang, pihaknya akan kembali melakukan aksi dan menginap di halaman kantor bupati OKI.

"Kalau hari Senen depan masih tidak ada penyelesaian, kami masyarakat Desa Balian yang terdiri dari 4.000 jiwa baik anak-anak maupun ibu-ibu akan kembali datang kesini"