Usulan 82 Formasi PPPK 2023 di Lubuklinggau Mayoritas Guru, Curhat Honorer Berharap Ada Tambahan

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Usulan 82 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023 di Lubuklinggau mayoritas guru, curahan hati dari honorer yang berharap ada tambahan formasi.

"Bagaimana nasib kami kalau pemerintah hanya memprioritaskan mereka yang lulus passing grade saja," ungkap Dewi pada wartawan, Kamis (6/7/2023).

Ia menambahkan harusnya Pemkot Lubuklinggau juga memprioritaskan para honorer karena mereka khawatir honorer tahun depan dihapuskan.

"Kami harus menunggu tahun depan. Iya kalau akhir tahun ini kami (honorer, red) tidak jadi dihapuskan," ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau belum berani menambah kuota PPPK tahun 2023.

Baca juga: Akbar Alfaro Bakal Calon Walikota Palembang Didukung Relawan Maju Pilkada 2024, Konsen 3M Perubahan

Pasalnya, sejauh ini belum ada kepastian terkait proses penggajian dari pusat dan masih membebankan semuanya kepada pemerintah daerah.

Sementara dari pihak Kemendikbudristek dan Kemenkes terus meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menambah kuota formasi yang sudah diusulkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau H Trisko Defriansah menegaskan sejauh ini mereka masih tetap mengusulkan 82 formasi, 61 diantaranya formasi guru.

"Belum ada penambahan lagi, karena kita masih menunggu komitmen dari pemerintah pusat terkait untuk gaji PPPK," ujarnya.

Dia mengatakan, dari pusat memang sudah ada penambahan DAK. Namun jumlahnya sudah diperhitungkan ternyata hanya bisa diperuntukan untuk 82 formasi yang saat ini sudah diusulkan.

"Kemarin BKPSDM bersama Disdik dan Dinkes sudah rapat. Disana mereka mengisi desk formasi di Batam. Dalam desk itu kita sangat ingin mengisi dengan maksimal, bahkan sampai 300 formasi," katanya.

Namun kembali lagi, melihat kondisi dan komitmen dari pusat untuk penggajian PPPK ini, setelah di kalkulasi kemampuan Pemkot hanya sebatas 82 formasi itu saja.

Pemerintah Kota Lubuklinggau tegas Sekda, sangat ingin menyelesaikan seluruh tenaga honorer menjadi PPPK.
Tapi pihaknya ingin clear dulu dari sisi pendanaan gajinya.

"Mereka kan setelah lulus mau digaji, mau di kontrak. Iya kalau bisa di kontrak hanya satu tahun. kita kan inginnya berkelanjutan. Lebih baik mereka tetap honor tapi berkelanjutan," ujarnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel