Tegal Binangun Masuk Banyuasin, Bupati Askolani: Masalah Tapal Batas Sudah Selesai

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN - Hasil rapat yang dilaksanakan di kantor ATR BPN RI yang dihadiri pihak BPN RI dan Kemendagri, sudah final.

Tapal batas yang selama ini diributkan empat RT di wilayah Tegal Binangun, sudah ditegaskan bila Tegal Binangun merupakan wilayah Kabupaten Banyuasin. 

Bupati Banyuasin H Askolani Jasi menuturkan, tapal batas antara Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang sudah selesai dan final.

Tinggal lagi, orang-orang yang tinggal di empat RT tersebut untuk memilih. 

"Warga yang ada di sana tinggal memilih, mau pindah ke Palembang atau Banyuasin. Bila ke Banyuasin, maka Pemkab Banyuasin siap untuk memfasilitasi pengubahan data kependudukan dan lainnya," ungkap Askolani, Jumat (9/6/2023).

Dari rapat yang dilaksanakan dan dihadiri juga Walikota Palembang H Harnojoyo, sudah ditegaskan dua kementerian tersebut berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 dan Permendagri Nomor 134 tahun 2022 dianggap sudah selesai dan menyatakan Tegal Binangun merupakan wilayah Kabupaten Banyuasin. 

Memang dua keputusan yang ada, lanjut Askolani, bukan kitab suci yang tak dapat di revisi.

Kedua keputusan itu, masih sangat bisa dilakukan revisi tetapi harus ada langkah yang dilakukan.

Keputusan yang ada, bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan antara Pemkab Banyuasin dan Kota Palembang, mengenai tapal batas yang diketahui provinsi dan disetujui Mendagri. 

Akan tetapi, di sini Pemkab Banyuasin tetap menegaskan bila Tegal Binangun merupakan wilayah Kabupaten Banyuasin.

Bila Pemkot Palembang merasa keberatan dengan keputusan yang sudah ada, bisa mengajukan yudisial review ke Mahkamah Agung.

"Tadi ada juga enam orang perwakilan warga Tegal Binangun yang ikut dalam rapat itu. Di sini saya tegaskan kepada warga yang hadir, bila Banyuasin tidak pernah menyaplok wilayah Palembang.

Ini sudah sesuai aturan yang berlaku, karena proses sejak awal sudah ada mulai dari pengukuran yang dihadiri Banyuasin dan Palembang hingga diputuskan tapal batas," tegas Askolani. 

Pemkot Palembang Tak Membuat Kebijakan di Tegal Binangun

Bupati Banyuasin H Askolani Jasi menegaskan bahwa di wilayah Tegal Binangun tidak ada kebijakan, pembuatan identitas diri, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Kota Palembang. 

"Di dalam rapat itu, saya menegaskan baik kepada Pemerintah Kota Palembang maupun perwakilan warga, bila semua pihak harus patuh atas keputusan yang sudah ada. Karena, bila masih ada kegiatan pengurusan administrasi dan lainnya, maka bisa dilakukan tindakan hukum," tegas Askolani, Jumat (9/6/2023).

Karena, sesuai keputusan yang telah ada, bila Tegal Binangun merupakan wilayah Kabupaten Banyuasin.

Sehingga, sesuai dengan teritorial Tegal Binangun menjadi kewajiban dari Pemkab Banyuasin. 

Maka, tidak ada kegiatan yang mengatasnamakan Kota Palembang di wilayah Tegal Binangun yang masuk teritorial Kabupaten Banyuasin. 

Tinggal lagi, lanjut Askolani masyarakat yang memilih untuk pindah ke Palembang atau masuk ke Banyuasin.

Karena, Tegal Binangun merupakan wilayah Kabupaten Banyuasin dan sampai kapan pun tidak akan pernah dilepaskan. 

"Kalau saya analisa, ada tiga permasalahan menyangkut Tegal Binangun. Pertama terkait politik, karena di Tegal Binangun ada ribuan mata pilih dan pasti ada kepentingan suara di sana. Kedua, masalah
ekonomi, banyak pengusaha-pengusaha yang ada di sana terutama perumahan memilih menggunakan Palembang karena harga jual bisa lebih mahal, ketimbang Banyuasin.

Ketiga, sosial budaya, masyarakat yang beranggapan sulit mengurus administrasi. Tetapi, itu sudah kami jawab karena ada kantor lurah dan pelayanan satu atap di OPI Mall," pungkasnya.

Tanggapan Pemkot Palembang

Menanggapi hasil putusan rapat bersama mengenai nasib warga Tegal Binangun yang sudah diputuskan oleh Kementrian ATR BPN masuk wilayah Banyuasin, Walikota Palembang belum memberikan komentar.

Kabag Protokol Palembang Adrianus Amri mengatakan sudah terpisah agenda dengan walikota usai rapat sehingga masih menunggu konfirmasi tanggapan.

Dia akan mengkomunikasikan dengan Wako Palembang Harnojoyo mengenai tanggapan hasil putusan rapat tersebut.

Menurutnya Pemkot Palembang tidak mengajukan yudisial review seperti pernyataan Bupati Banyuasin Askolani.

"Sebenarnya yang mengajukan yudisial review bukan Pemkot tapi warga atau komunitas warga," kata Amri.