Respon Jokowi Usai Dikritik Surya Paloh 'Cawe-Cawe' Jelang Pilpres 2024, Sebut Demi Jadi Negara Maju

TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden Jokowi mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Jokowi merespon kritik yang pernah dilontarkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh soal cawe-cawe jelang Pilpres 2024.

Jokowi menjelaskan, alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Jokowi, cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," katanya.

Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju.

Saat ini, kata Jokowi, Indonesia ada di posisi upper middle income.

Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran 10.000 dolar AS per tahun.

"Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income," ujarnya.

"Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu dolar AS," lanjut Jokowi.

"Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang, yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu," imbuhnya.

Keterangan resmi dari Istana menyebutkan konteks ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam Pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024.

Dan Presiden juga berkepentingan agar Pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi.

Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi.

Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu Jokowi meminta TNI-Polri dan ASN untuk netral.

Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Bocorkan Soal Putusan MK, Denny Indrayana Khawatir MK Dijadikan Alat Pemenangan Pemilu 2024

Baca juga: Heboh MK Akan Sahkan Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024? Apa Bedanya dengan Sistem Terbuka

Pihak Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengklarifikasi maksud ucapan Presiden Jokowi tersebut.

Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah pemred dan penggiat medsos di Istana Negara, Senin (29/5/2023).

Berbagai isu politik pun diklarifikasi. 

Ia mengatakan konteks Presiden berbicara seperti itu yakni ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, konteksnya adalah: Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey.

Ia mengatakan Jokowi berkepentingan memastikan pemilu terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," katanya.

Bey mengatakan Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil.

Oleh karena itu Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.

"Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online," katanya.

Terkait Pilpres nanti, Bey mengatakan Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat.

Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com