Projo Sebut Presiden Jokowi Ingin Satukan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Budi Arie pun mengklaim jika Presiden Jokowi tak setuju wacana duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Budi, hal itu diketahuinya setelah dirinya menanyakan langsung kepada Jokowi terkait wacana itu.

Dia menyebut Jokowi menolak wacana duet itu lantaran Gibran baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Pak Jokowi bicara sama saya. Pak Jokowi saya tanya 'ini ada wacana Pak Prabowo-Gibran'. Terus Jokowi bilang 'jangan lah Mas Gibran baru 2 tahun jadi wali kota'," kata Budi.

Projo Buat Simulasi Capres-Cawapres

Relawan Pro Jokowi (Projo) membuat simulasi pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang bakal didukung pada Pilpres 2024, mendatang.

Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan simulasi pasangan capres dan cawapres itu nantinya ditawarkan kepada seluruh DPD Projo di 38 Provinsi di Indonesia.

Adapun simulasi capres-cawapres itu adalah Prabowo-Ganjar, Prabowo-Airlangga, Ganjar-Prabowo, Ganjar-Airlangga, Airlangga-Sandiaga, Airlangga-Mahfud, Prabowo-Sandiaga, Ganjar-Sandiaga, Prabowo-Mahfud dan Ganjar-Mahfud.

"Jadi ada 10 simulasi capres-cawapres yang akan kita tawarkan ke teman-teman daerah untuk kita diskusikan dan kita putuskan bersama di mana yang paling pas untuk negara," kata Budi Arie.

Menurut Budi, DPP Projo akan menawarkan simulasi pasangan capres dan cawapres itu pada saat konferensi daerah (Konferda).

Selanjutnya, dari hasil Konferda akan mengerucut ke satu pasangan calon (paslon) yang akan ditentukan pada rapat kerja nasional (Rakernas) VI pada September 2023, mendatang.

Sementara, Budi menyebut bahwa capres-cawapres yang masuk kedalam simulasi ini harus telah diskusikan di internal DPP Projo.

Selain itu, dia mengatakan bahwa para capres-cawapres yang akan diumumkan oleh DPP Projo ini harus bisa membaca tantangan tantangan zaman 2024-2029 menuju negara maju, Berdaulat, adil dan makmur.

Hal pertama yang menjadi sorotan yakni ketidakpastian global yang mengarah kepada fragmentasi geoekonomi, tidak hanya sebatasa blok perdagangan namun juga mata uang pembayaran (Blok Dollar, Blok Yuan).

Lalu, sejak 2020, semangat persatuan jauh meningkat serta pemulihan ekonomi dan lompatan kemajuan ekonomi akan berhasil jika program-program kerakyatan berhasil menjaga dan mendongkrak daya beli masysrakat.

"Keberlanjutan pemerintahan kerakyatan adalah modal menjadi negara maju. Agenda pemerintahan Presiden Jokowi harus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan, bukan dengan memotong kepentingan-kepentingan rakyat," ucap Budi. (Tribunnews.com)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News