Projo Sebut Presiden Jokowi Ingin Satukan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

TRIBUNSUMSEL.COM - Politik di Indonesia menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kian dinamis.

Salah satunya ialah soal penentuan sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal maju di Pilpres 2024 ini.

Kini yang terbaru, Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi mengatakan jika Presiden Jokowi ingin menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Menurut Budi, kedua tokoh tersebut merupakan pasangan ideal untuk Pilpres 2024.

"Gini. Idealnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih. Atau pak Ganjar-Prabowo, Prabowo-Ganjar. Idealnya. Atau pak Ganjar-Prabowo, Prabowo-Ganjar, idealnya," kata Budi dikutip dari Tribunnews.com.

Meski demikian, Budi Arie mengakui dinamika menyatukan kedua tokoh tersebut bukan lah perkara yang mudah.

Karena, dinamika politik saat ini telah menentukan kedua tokoh itu telah dimajukan oleh partai politik masing-masing.

Ganjar telah dideklarasikan sebagai Capres oleh PDIP.

Sedangkan, Prabowo telah dideklarasikan oleh Partai Gerindra.

"Cuma kan makin lama makin complicated. Perkembangannya kok makin sulit," ucapnya.

Budi lantas mengungkap pembicaraan terakhirnya dengan Presiden Jokowi soal dinamika menduetkan Prabowo dengan Ganjar.

Menurut dia, Jokowi masih terus mengupayakan kedua tokoh tersebut disatukan.

"Terakhir juga bicara dengan presiden, 'Gimana Pak? Masih usaha (kata Jokowi) untuk itu'," tuturnya.

"Cuma kan makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah," sambung Budi.

Kendati begitu, Budi mengatakan, jika duet tersebut ternyata tidak bisa terealisasi maka hal tersebut tidak akan dipaksakan.

"Usaha persatuan itu tetap ada, kalo kenyataannya agak sulit yaudah. Gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada. Kemungkinan bersatu juga ada," pungkasnya.

Ramai Gibran Bakal Jadi Cawapres Prabowo

Budi Arie Setiadi mengaku sudah mendengar wacana putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Menurut dia, Gibran menjadi salah satu sosok yang juga masuk dalam bursa cawapres pada Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia relawan pendukung Jokowi, beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Budi Arie dalam konferensi pers bertajuk 'Langkah Politik Projo Paska Musra' di kantor DPP PROJO, Pancoran, Jakarta.

"Gini kalau soal (itu) ada. Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran sebagai wapres ya," kata Budi.

Namun, kata Budi Arie, Gibran belum memenuhi syarat menjadi capres ataupun cawapres karena terkendala usia.

Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dimana, diatur tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di mana usia capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun.

Budi juga sudah mengetahui aturan itu tengah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, belum bisa dipastikan apakah MK bakal mengabulkan peemohonan tersebut.

"Cuma kan 1 konstitusi tidak memungkinkan, oh iya sedang ada yang menggugat. Judicial Review. 40 tahun batasan usia. Cuma kan apakah disetujui? Belum dong. Belum putus. Kalau belum putus kita pakai yang masih berlaku aja sekarang," ujar dia.

Baca juga: Optimis Gus Muhaimin Iskandar Maju Pilpres 2024, PKB Palembang Siap All Out Bergerak

Baca juga: Muhaimin Iskandar Sebut PKB Jadi Penentu Soal Peluang Airlangga Dampingi Prabowo di Pilpres 2024

Bantah Gugat ke MK

Budi Arie yang juga Wakil Menteri Desa PDTT ini juga membantah adanya perintah dari Presiden Jokowi agar UU Pemilu itu digugat ke MK.

Menurutnya, hakim konstitusi punya pertimbangan sendiri dalam memutuskan hal tersebut.

"Enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalo kita belajar dari berapa negara misalnya prancis dan kanada, prancis itu, umur 37 jadi presiden. Gubernur lebih muda lagi, kanada 33 tahun," terang dia.

Budi Arie pun mengklaim jika Presiden Jokowi tak setuju wacana duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Budi, hal itu diketahuinya setelah dirinya menanyakan langsung kepada Jokowi terkait wacana itu.

Dia menyebut Jokowi menolak wacana duet itu lantaran Gibran baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Pak Jokowi bicara sama saya. Pak Jokowi saya tanya 'ini ada wacana Pak Prabowo-Gibran'. Terus Jokowi bilang 'jangan lah Mas Gibran baru 2 tahun jadi wali kota'," kata Budi.

Projo Buat Simulasi Capres-Cawapres

Relawan Pro Jokowi (Projo) membuat simulasi pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang bakal didukung pada Pilpres 2024, mendatang.

Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan simulasi pasangan capres dan cawapres itu nantinya ditawarkan kepada seluruh DPD Projo di 38 Provinsi di Indonesia.

Adapun simulasi capres-cawapres itu adalah Prabowo-Ganjar, Prabowo-Airlangga, Ganjar-Prabowo, Ganjar-Airlangga, Airlangga-Sandiaga, Airlangga-Mahfud, Prabowo-Sandiaga, Ganjar-Sandiaga, Prabowo-Mahfud dan Ganjar-Mahfud.

"Jadi ada 10 simulasi capres-cawapres yang akan kita tawarkan ke teman-teman daerah untuk kita diskusikan dan kita putuskan bersama di mana yang paling pas untuk negara," kata Budi Arie.

Menurut Budi, DPP Projo akan menawarkan simulasi pasangan capres dan cawapres itu pada saat konferensi daerah (Konferda).

Selanjutnya, dari hasil Konferda akan mengerucut ke satu pasangan calon (paslon) yang akan ditentukan pada rapat kerja nasional (Rakernas) VI pada September 2023, mendatang.

Sementara, Budi menyebut bahwa capres-cawapres yang masuk kedalam simulasi ini harus telah diskusikan di internal DPP Projo.

Selain itu, dia mengatakan bahwa para capres-cawapres yang akan diumumkan oleh DPP Projo ini harus bisa membaca tantangan tantangan zaman 2024-2029 menuju negara maju, Berdaulat, adil dan makmur.

Hal pertama yang menjadi sorotan yakni ketidakpastian global yang mengarah kepada fragmentasi geoekonomi, tidak hanya sebatasa blok perdagangan namun juga mata uang pembayaran (Blok Dollar, Blok Yuan).

Lalu, sejak 2020, semangat persatuan jauh meningkat serta pemulihan ekonomi dan lompatan kemajuan ekonomi akan berhasil jika program-program kerakyatan berhasil menjaga dan mendongkrak daya beli masysrakat.

"Keberlanjutan pemerintahan kerakyatan adalah modal menjadi negara maju. Agenda pemerintahan Presiden Jokowi harus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan, bukan dengan memotong kepentingan-kepentingan rakyat," ucap Budi. (Tribunnews.com)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News