Fakta Kantor Kemensos Digeledah KPK, Tri Rismaharini Tak Diperiksa, 6 Orang Dicekal ke Luar Negeri

TRIBUNSUMSEL.COM - Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) dikabarkan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (24/5/2023).

Diketahui, penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Dugaan kasus korupsi ini terjadi pada program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Tri Rismaharini tak diperiksa dalam penggeledahan ini.

Namun, 6 orang dikabarkan dicekal ke luar negeri.

Berikut Tribunsumsel.com rangkum fakta penggeledehan kantor Kemensos

1. Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bansos

KPK membenarkan penggeledahan di Kemensos RI terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial tahun 2020 sampai 2021.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK.

"Informasi yang kami peroleh, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial."

 "Dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program keluarga harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial," katanya dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

2. Kemensos Kooperatif

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa juga membenarkan soal penggeledahan yang dilakukan oleh KPK.

"Sampai jam 18.00 WIB itu terkait dengan pekerjaan penyaluran Bansos beras untuk KPM-PKH tahun 2020 di Kementerian sosial yang dilaksanakan oleh PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero," katanya,  dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Don Rozano menyebut Kemensos kooperatif dengan adanya penggeledahan tersebut.

Menurut Don, kedatangan penyidik KPK ke Kemensos berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Penggeledahan itu, sambung dia, terjadi secara tiba-tiba saat ada agenda rapat Mensos Tri Risma dengan jajarannya.

"Kami menyambut dengan baik dan kami memberikan cara kooperatif memenuhi permintaan yang tim penyidik dari KPK," ujarnya.

3. Mensos Risma Tak Diperiksa

Don Rozano Sigit Prakoeswa, menampik adanya pemeriksaan terhadap Mensos Tri Rismaharini.

"Nggaklah, kan itu terjadi udah 2020. Apa lagi yang mau dikonfirmasikan? Wong sudah kejadiannya," kata Don saat ditemui di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa malam WIB.

Menurut Don Rozano, kasus yang tengah didalami oleh penyidik KPK tidak terkait dengan Risma.

Saat itu, sosok yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah Juliari Batubara.

4. Ruangan yang Digeledah

Don Rozano tak mengerti pasti soal berapa jumlah ruangan yang diperiksa KPK.

Namun, pihaknya mengatakan ruangan yangg digeledah adalah yang terkait dengan penyaluran bansos beras tersebut.

"Ruangannya dari Direktorat Jenderal dayasos  (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial)," tuturnya.

5. Barang di Kemensos yang Dibawa Penyidik

Don Rozano mengungkapkan penggeledahan dilakukan selama delapan jam.

Dalam penggeledahan tersebut, Don Rozano mengatakan bahwa penyidik KPK meminta beberapa dokumen kepada pihak Kemensos.

"Dia menanyakan dokumen-dokumen. Kami serahkan dokumen-dokumen terus ada beberapa alat yang mereka minta, kami serahkan ya itu," jelas Don Rozano.

Selain dokumen, Don Rozano mengatakan penyidik KPK juga membawa notebook beserta ponsel dalam penggeledahan itu.

Baca juga: KPK Geledah Kantor Kementerian Sosial Terkait Bansos, Tri Rismaharini Mengaku Tengah Rapat Internal

Baca juga: Reaksi Sekda Riau, SF Hariyanto dan Kadinkes Lampung Reihana Usai Diperiksa KPK Untuk Kedua Kalinya

6. Tri Rismahairini Sedang Rapat

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tengah rapat internal ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (23/5/2023).

Risma mengungkapkan ia mendapatkan informasi bahwa para penyidik KPK datang saat sedang rapat.

Seketika itu, Risma mengaku langsung menangkap maksud kedatangan para penyidik.

Setelah itu, Risma meminta untuk bertemu dahulu dengan para penyidik sebelum melanjutkan rapat.

"Kemarin, saya kerja tiba-tiba ada (laporan), 'Bu, ada KPK'. Saya langsung nangkap, pasti kaitannya dengan BGR. (Saya tanya), 'Boleh kah saya ketemu dulu?," kata Risma saat ditemui di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Kemudian, kata Risma, ia menemui penyidik di ruang tamu.

Setelah itu, penyidik KPK menyampaikan maksud kedatangan ke Kemensos untuk mencari data-data yang dibutuhkan.

Menurut Risma, ia lalu mempersilakan para penyidik KPK itu untuk mencari data yang diperlukan.

Setelah itu, Risma kembali melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan.

"Saya tetap kerja di ruangan saya. Terus, habis itu udah sore, sebelum magrib itu (penggeledahan) sudah selesai. (Penyidik) mau ketemu saya untuk pamit, terus sudah selesai. Kita ngobrol-ngobrol sebentar," ujar Risma.

Usai penggeledahan, Risma sempat membaca berita acara yang diberikan KPK.

Tetapi, ia mengaku tidak membaca detil karena tahu kerja-kerja KPK sudah sesuai prosedur.

Menurut Risma, ia tidak berhak mengintervensi kerja tersebut.

Oleh karena itu, Risma mengakui tetap kooperatif terhadap pemeriksaan yang diperlukan, meskipun baru dilantik pada Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.

"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah (terkait) BGR, dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020. Jadi saya enggak tahu, kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu," kata Risma.

7. 6 Orang Dicekal Keluar Negeri

KPK menggeledah kantor Kemensos terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5/2023).

Pada kesempatan sebelumnya, Ali menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka.

Tetapi, identitas mereka baru akan dibuka ketika penyidikan dinilai sudah cukup.

Namun, KPK belakangan meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.

Selain itu, KPK mencegah lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto.

Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023. (Tribunnews.com/ Kompas.com)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News