Isi Kritikan Mahasiswi ke Pemerintah Aceh, Singgung Korupsi dan Sebut Provinsi Termiskin di Sumatera

TRIBUNSUMSEL.COM - Inilah isi pernyataan Rahma, mahasiswi Aceh yang viral mengkritik pemerintah Aceh soal korupsi hingga kekuasaan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Rahma dalam akun TikTok pribadinya @rahma_11.11.

Dengan lantangnya mengkritisi pemerintah di Aceh.

Bahkan, dirinya menyinggung persoalan korupsi yang menggerogoti tubuh pemerintah di Aceh, mulai dari pemerintah desa hingga provinsi.

Tak hanya itu, Rahma juga menyinggung kemiskinan yang terus menghantui Aceh hingga para pejabat yang rela saling ‘bacok’ demi mendapat kekuasaan.

Dalam video tersebut, Rahma mengungkapkan bahwa Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera

Tak hanya itu, perempuan yang mengenakan balutan hijab putih ini juga membahas soal provinsi Aceh tidak berkembang meski mendapatkan dana otsus yang cukup besar.

"Aceh gak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor. Apalagi pemerintah tingkat desa, belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi," ungkap Rahma.

"Jangan tanya sama kami mana bukti kami korupsi, karena kami tidak merekam saat kalian memakan uang rakyat," sambungnya.

"Cukup tunjukkan pada kami saja, mana buktinya kalau kalian mengelola dana otsus (otonomi khusus) dengan baik dan benar. Hasilnya mana?," jelas Rahma.

Baca juga: Sosok Rahma, Mahasiswi Viral Karena Kritik Pemerintahan Aceh, Singgung Soal Kasus Korupsi

Lebih lanjut, ia mengatakan jika dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, lantas infrastruktur mana yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat.

"Bangun infrastruktur? Infrastruktur yang mana? Sifatnya ghoib tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan?," kritiknya.

"Atau fokus mensejahterakan rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang di rumah kalian?," sambungnya.

Perempuan berkaca mata ini kemudian mengatakan, jika pemerintah Aceh mampu mengelola dana otsus dengan baik dan benar, Aceh tidak akan mendapatkan gelar provinsi termiskin di Sumatera.

Tak hanya itu saja, Rahma juga menyinggung predikat buruk Aceh sebagai provinsi ke-13 terkorup di Indonesia terkait dengan pengelolaan dana otsus.

Baca juga: Beredar Isi Chat Bos Ajak Karyawati Perusahaan di Cikarang Staycation jadi Syarat Perpanjang Kontrak

Merujuk dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aceh menduduki peringkat 13 provinsi paling korup di Indonesia, dengan jumlah 41 kasus.

Hal ini berdasarkan data yang diambil dari laporan kasus korupsi di tahun 2004 hingga 2020.

Sebelum kemunculan Rahma, ada sosok Bima Yudho mahasiswa asal Lampung yang kini menimba ilmu di Australia, viral karena mengkritik Lampung.

Kala itu Bima menyoroti kondisi infrastruktur di Lampung yang dinilai buruk.

Buntut dari video Bima, Lampung pun jadi perhatian hingga Presiden Joko Widodo datang langsung ke Lampung untuk mengecek jalan-jalan yang viral karena rusak, Jumat (5/5/2023).

Aceh Provinsi Termiskin di Sumatera

Dikutip dari Kompas.com, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, Provinsi Aceh masih bertahan sebagai Provinsi termiskin di Sumatera, data terakhir September 2022 lalu.

Jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat dari 806,82 ribu menjadi 818,47 ribu orang.

“Persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022,” kata Dadan Supriadi, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Aceh dalam relist yang diterima Kompas.com, Selasa (17/01/2023) lalu.

Dadan menyebutkan, kenaikan penduduk miskin di daerah pedesaan dari 16,87 persen menjadi 17,06 persen, sedangkan di daerah perkotaan mengalami kenaikan dari 10,31 persen menjadi 10,35 persen.

“Peningkatan penduduk miskin ini memang terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia secara nasional. Aceh mengalami kenaikan sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2022,” sebutnya.

Kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2022 disebabkan oleh garis kemiskinan yang mengalami peningkatan.

Garis kemiskinan di Aceh pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,57 persen jika dibandingkan dengan Maret 2022, yaitu dari Rp 579.227 per kapita per bulan menjadi Rp 617.293 per kapita per bulan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan.

“Komoditi makanan dan kebutuhan diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol/tuna/cakalang, sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik. Kenaikan pada garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada transportasi sebesar 21,00 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,93 persen,” sebutnya.

BPS Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus menyajikan data statistik berkualitas dan tepat waktu.

Indikator ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan pembangunan secara merata di Aceh.

Baca berita lainnya di Google News