Berita Palembang

Wati Kaget Didatangi Menteri, Warga Plaju Ilir Penerima Program Sertifikat Tanah Gratis

Wati kaget didatangi Menteri. Berkat Program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL) Wati kini memiliki sertifikat tanah dan bisa tersenyum bahagia.

Penulis: Hartati | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/HARTATI
Wati kaget didatangi Menteri. Sebanyak 2.122 sertifikat tanah diserahkan di Sumsel oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Hadi Tjahjanto, Rabu (12/4/2023) dan Wati salah satunya. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wati kaget didatangi Menteri, Rabu (12/4/2023). Warga yang tinggal dan menetap di RT 11 kelurahan Plaju Ilir sejak lahir nyatanya selama ini belum memiliki sertifikat atas tanah juga bangunan rumah panggung yang ditempatinya.

Berkat Program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL) Wati kini memiliki sertifikat tanah dan bisa tersenyum bahagia.

Semakin bahagia karena sertifikat itu diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto

Rumah yang juga sekaligus tempat usaha salonnya itu sudah dia tempati sejak lahir hingga kini berusia kepala lima.

Alasan kendala ekonomi membuatnya harus merasa puas hanya memiliki surat jual beli tanah saja dan karena sejak lahir telah menempati rumah dan tanah tersebut turun temurun membuatnya sedikit lega tidak akan ada orang lain yang akan menyerobot tanahnya.

"Tadinya cuma punya surat jual beli saja sebab tidak ada uang membuat sertifikat hingga BPN karena mahal, Alhamdulillah sekarang punya sertifikat dan gratis," ujar Wati, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Tradisi Midang Morge Siwe dan Stempel di Kayuagung OKI Kembali Digelar, Semarakkan Idul Fitri 2023

Wati mengatakan proses membuat sertifikat mudah karena dia didata oleh Ketua RT kemudian diminta menyerahkan KTP, KK dan juga materai. Sisanya semua pengurusan surat menyurat diurus langsung oleh pihak kelurahan dan dia langsung menerima sertifikat yang hari ini diserahkan door to door oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.

Tidak ada sedikit pun pungutan dari pihak RT dan kelurahan untuk pengurusan sertifikat ini jadi benar-benar gratis katanya.

Selain Wati Neni juga menerima sertifikat tanah yang juga diserahkan langsung Menteri Hadi.

Nenek itu awalnya gugup dan sempat takut karena rumah panggungnya bakal disinggahi menteri karena ini pertama kalinya seumur hidup pejabat penting mendatangi.

"Sempat khawatir nanti banyak ditanya pak menteri rupanya cuma sedikit pertanyannya cuma memastikan apakah benar membuat sertifikat ini gratis atau dipungut biaya oleh petugas kelurahan," ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto Rabu siang menyerahkan langsung 13 sertifikat warga secara simbolis yang merupakan program PTSL door to door pada warga di RT 11 Kelurahan Plaju Ilir.

Hadi juga berinteraksi dengan penerima sertifikat untuk memastikan bahwa program pembuatan sertifikat gratis ini berjalan dengan naik dan tidak ada oknum petugas yang memanfaatkan program ini dengan meminta warga membayar karena memang gratis.

2.122 Sertifikat Tanah Gratis

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Hadi Tjahjanto menyerahkan secara langsung sertifikat tanah kepada BMD, BMN dan BUMN di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).
Sebanyak 2.122 sertifikat tanah diserahkan di Sumsel secara simbolis ke 10 perwakilan seperti Walikota Palembang, Kejaksaan, Polda, Pertamina dan lain-lain.
Adapun masing-masing rincian yaitu sertifikat aset BMD pada Gubernur Sumsel, Wali Kota Palembang, Bupati Lahat, dan Bupati Ogan Komering Ilir. 
Untuk sertifikat aset BMN yaitu aset Kepolisian RI, Kemenhan RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Keuangan di Sumsel. 
Lalu ATR BPN RI juga menyerahkan sertifikat tanah milik BUMN PT Pertamina dan PT PLN di wilayah tersebut.
"Penyerahan sertifikat dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan tanah yang marak terjadi selama ini," kata Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto  saat Penyerahan Sertifikat BMN, BMD dan BUMN di Auditorium Bina Praja, Rabu (12/4/2023)
Menurutnya, dengan adanya sertifikat tersebut telah memberikan kepastian hukum pada aset-aset tanah milik pemerintah. 
"Kita punya target sertifikasi itu sebanyak 126 juta bidang tanah dan untuk saat ini baru terdaftar 101.1 juta dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 84 juta," kata Hadi
Artinya masih banyak pr yang harus diselesaikan untuk bisa mencapai 126 juta bidang tanah tersebut. Selain itu  pihaknya juga menyasar pada sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah untuk memastikan tidak ada lagi permasalahan pada tahun 2024 mendatang. 
"Mulai bulan ini kita juga sudah mulai menjalankan program sertifikat elektronik untuk aset BMN, kemudian nanti dilanjutkan sertifikat elektronik untuk BUMN dan pada bulan September kita ada tambahan untuk masyarakat," kata Hadi. 
Dia merinci untuk pelayanan secara elektronik sendiri, ATR/BPN telah memiliki empat program diantaranya pelayanan informasi secara elektronik, pelayanan elektronik untuk SKPT, pelayanan elektronik untuk nilai tanah dan pelayanan elektronik untuk hak tanggungan.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, terdapat beberapa hal yang selama ini menghambat proses sertifikasi tanah. 
Jika dilihat secara skala besar, masalahnya itu batas. 
"Seperti dulu itu batasnya alam ada sungai pohon. Maka sekarang ini harus ada batas yang bertumpu pada titik koordinat," kata Deru. 
Menurutnya, terkait permasalahan di tingkat pemerintah ini menyangkut data yang tidak lengkap, lantaran tidak bertumpu pada di kota saja. 
"Masih banyaknya aset pemerintah yang belum bersertifikat karena datanya belum akurat. Bahkan ada yang dikuasai orang lain, misal seperti aset yang di Yogyakarta untuk mahasiswa itu dikuasai orang lain," ungkapnya 

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved