Berita Nasional

Reaksi PDIP Usai Ditantang NasDem Untuk Adu Prestasi, Usai Menterinya Disebut Bakal Direshuffle

Menanggapi isu tersebut, NasDempun menantang PDIP untuk mengadu prestasi para menteri mereka yang ada di kabinet.

Editor: Slamet Teguh
Tribunnews/Irwan Rismawan
Reaksi PDIP Usai Ditantang NasDem Untuk Adu Prestasi, Usai Menterinya Disebut Bakal Direshuffle 

"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati-hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Ia juga menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi.

"Yang kedua nggak usah jauh-jauh bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi," ujar Irma.

Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak yang mendesak untuk melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang.

Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena permintaan datang dari Bulog dan Kemendag dan justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.

"Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun deh," ungkap Irma.

Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.

"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta partai politik (Parpol) yang mencalonkan sosok antitesis Jokowi agar menarik diri dari koalisi pemerintahan.

Awalnya, Hasto menyebut reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.

"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023', Jumat (30/12/2022)

Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.

"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," ungkapnya.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved