PPATK Sebut ACT Terindikasi Danai Aktivitas Terorisme, Presidennya Akui Ada Bantuan ke Suriah

"Kami berikan bantuan, mereka Syiah atau ISIS, karena mereka korban perang. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jadi bingung. Dana yang disebut untuk teroris itu dana yang mana?" ujarnya.

Seperti diketahui lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT buka suara terkait pemberitaan yang beredar baru-baru ini yang menyebutkan bahwa dana sumbangan umat yang dikelola ACT bocor dan digunakan untuk gaya hidup mewah petingginya.

Lembaga kemanusiaan itu ramai diperbincangkan usai diduga menyelewengkan dana sumbangan dari umat.

Tagar #JanganPercayaACT di Twitter bahkan sempat menjadi trending.

Pengguna Twitter mempermasalahkan transparansi ACT dalam hal penyaluran dana donasi.

Sebuah media dalam pemberitaannya menyebutkan gaji CEO ACT mencapai Rp250 juta per bulan.

Gaji pejabat menengahnya mencapai Rp80 juta perbulan, ditambah fasilitas mobil Alphard atau Fortuner.

Terkait hal itu, Ibnu Khajar selaku Presiden ACT menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Pihaknya merasa perlu memberikan beberapa pernyataan untuk melakukan klarifikasi.

Menurutnya dalam menghadapi dinamika lembaga serta situasi sosial ekonomi pasca pandemi sejak Januari 2022, ACT telah melakukan restrukturisasi organisasi.

Selain melakukan penggantian Ketua Pembina, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal.

Hal tersebut dilakukan untuk mendorong laju pertumbuhan organisasi.

"Sejak 11 Januari 2022, tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga," kata Ibnu, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor ACT, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

"Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar," sambungnya.

Baca juga: Mantan Letjen Suryo Prabowo Posting Akun Sindir ACT Dibanggakan Yusuf Kalla: Ehe

Baca juga: ACT Diduga Lakukan Penyelewengan Dana, Politisi PSI Sindir Pendiri: Nambah Istri dan Mobil berapa?

Ia menegaskan, sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga.