Anies Baswedan Kembali Kena Masalah Usai Proyek ITF Sunter Mangkrak, Disebut Hanya Perhatikan JIS

"Itu uang pinjaman ke SMI dan harus menurut persetujuan saya. Kalau usul ini saya terima tanpa ada pemaparan, pasti saya tolak," ujarnya.

Politisi senior PDIP ini menjelaskan, awalnya Pemprov DKI hanya ingin mengajukan pinjaman Rp2,8 triliun dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 pada awal November lalu.

Namun, mendadak nominal pinjaman itu berubah menjadi Rp 4 triliun lebih setelah Anies Baswedan menerbitkan surat permohonan persetujuan pengajuan utang untuk membangun ITF Sunter.

Dalam surat itu Anies jug menjelaskan, pembayaran utang akan dilakukan secara berkala mulai 2022 hingga 2024 mendatang.

Prasetyo pun khawatir, pinjaman ini justru memberatkan pejabat sementara pengganti Anies yang akan lengser pada Oktober 2022 mendatang.

"Nanti pejabat gubernur pengganti pak Anies (yang lengser) 2022 bingung pembayarannya gimana. Karena saya melihat sampai 2024 ini tanggung jawab penjabat gubernur," ujarnya.

Legislator DKI Dorong Pembangunan RDF karena ITF Sunter Mandek Akibat Ditinggal Investor

Legislator DKI Jakarta mendorong, adanya pembangunan refuse derived fuel (RDF) untuk menangani persoalan sampah.

RDF merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar, salah satunya batu bara.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, kehadiran RDF bisa menjadi solusi atas mandeknya pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara yang awalnya diklaim bisa menangani sampah di Jakarta.

Apalagi total sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TSPT) Bantargebang, Kota Bekasi milik Pemprov DKI Jakarta mencapai 7.000 ton per hari.

“Kami mendorong adanya RDF-RDF lain, paling tidak sedikit menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di DKI Jakarta,” ujar Ida usai rapat kerja dengan eksekutif pada Selasa (17/5/2022).

Ida tidak menampik ada plus-minus dalam pembangunan RDF.

Sisi baiknya, anggaran yang disiapkan lebih rendah dari ITF yakni sekitar Rp 900 miliar, seperti RDF di Bantargebang, Kota Bekasi.

Namun untuk minusnya, sampah yang dikelola tidak sebesar ITF. “Pembangunan RDF memang anggarannya kecil tapi ada manfaatnya.

ITF juga ada, tetapi kan pemerintah harus membayar tipping fee (kepada pihak ketiga), tapi RDF Rp 850 miliar nggak perlu bayar tipping feee,” kata Ida.

“Kalau bicara tipping fee setiap tahun itu besar, lebih baik pemerintah mengeluarkan uang sekali satu tahun, selesai dan tidak lagi membayar kecuali untuk biaya operasional saja,” sambung Ida dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut dia dengan biaya yang lebih rendah, RDF hanya bisa menangani 2.000 ton sampah setiap hari, dengan komposisi 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru.

Dia menganggap, idealnya ada empat RDF lagi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

“Saya pikir empat RDF bisa untuk menggantikan ITF, ini kalau ITF tidak jalan ya. Kemudian lokasi RDF yang kemarin itu (di TPST Bantargebang) sekitar 6-7 hektar yang dibeli hampir sama dengan ITF, pembiayaannya justru lebih murah dan tidak perlu bayar tipping fee,” jelasnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Proyek ITF Sunter Mangkrak, Pengamat: Anies Baswedan Cuma Perhatikan JIS.