Breaking News:

Berita Palembang

Mendagri Tito Karnavian: PPKM di Sumsel Belum Dilaksanakan dengan Baik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sumsel tak berjalan baik. 

SRIPOKU/RAHMALIAH
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak berjalan baik. 

"Di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi semuanya tegas. Restoran yang melanggar langsung denda dan periksa pemilik restorannya. Langkah softnya belum berjalan dan Hard (penegakkan hukum) tak maksimal akhirnya auto pilot," jelasnya. 

Sementara PPKM berbasis Mikro harus berbasis level pemerintahan.

Satgas covid yang dimiliki harus hingga tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Posko yang ada di kelurahan harus dilakukan evaluasi setiap harinya. 

"Kalau di Desa kan bisa gunakan dana desa sebesar 8 persen, yang dikeluarkan bisa gunakan anggaran dari APBD Kota.

kalau ada Pemda yang APBD-nya tak bisa menganggarkan untuk kelurahan sampai ke tingkat RT, saya bisa saja kupas berapa biaya postur APBD dan turunkan Tim.

Sudah jelas ada arahan boleh realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 baik untuk jaring pengaman sosial, kesehatan dan stimulasi ekonomi," tegas Tito. 

Baca juga: Pemkot Palembang Bakal Cabut Izin Distributor Ikan Giling Berformalin di Jakabaring

Pemerintah Daerah tak usah malu untuk meniru daerah-daerah yang telah menjalankan PPKM dengan baik. Seperti, di Kampung Tangguh Jaya yang dilakukan Polri dan TNI.

Begitu juga di NTB, ada kampung sehat dan lengkap memiliki Puskesdes dan tempat karantina kampungnya.

"Tak usah malu meniru, banyak daerah yang saya kunjungi pertahanannya hingga tingkat desa/RT yang berjalan baik. Untuk Karantina pasien Covid-19 dibangun diatas perbukitan dengan kemah-kemah," katanya

Editor: Yohanes Tri Nugroho
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved