Polemik dan Drama di Partai Demokrat Dimenangkan Oleh Presiden Jokowi, Bukan AHY Atau SBY, Terungkap

TRIBUNSUMSEL.COM - Polemik dan drama di Partai Demokrat tampaknya hingga kini belum berakhir.

Pasalnya, usai ditolak oleh Kemenkumham, kini kubu Moeldoko bakal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Meski drama terus berlangsung Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, pemenang sesungguhnya di drama Partai Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau AHY.

“Karena dengan penolakan Kemenkumham tersebut, Jokowi telah lepas dari cap atau tudingan sebagai pemecah Partai Demokrat,” ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Sementara citra SBY, kata Qodari, telah luntur pasca-drama Partai Demokrat.

Sebab aneka masalah di PD telah terungkap khususnya tentang minimnya demokrasi di internal parpol berlogo segi tiga merah putih itu.

“Dulu pernah terbit biografi berjudul “SBY Sang Demokrat”. Buku ini luntur karena kan sekarang terungkap bahwa AD/ART-nya Partai Demokrat banyak masalah dan kurang demokratis,” ujar Qodari.

Qodari juga setuju dengan pendapat Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seharusnya meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, menurutnya, kubu AHY sebelumnya telah membangun kesan bahwa istana berada di balik kudeta di Partai Demokrat.

Penolakan terhadap pendaftaran KLB di Kementerian Hukum dan HAM merupakan bukti dari analisis Qodari yang telah disampaikan sejak awal bahwa masalah yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal partai Demokrat dan bukan intervensi dari luar apalagi istana.

“Masalah utama atau apinya ada di dalam. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,” ungkap Qodari.

Qodari menilai, pernyataan Immanuel itu karena AHY adalah orang yang telah membangun kesan bahwa istana berada di balik gerakan upaya kudeta Partai Demokrat.

“Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY,” kata Qodari dalam keterangan pers pada Senin (5/4/2021).

Menurut Qodari keputusan Kemenkumham yang menolak pengesahan pengurus PD versi KLB menunjukkan permasalahan PD bukan karena intervensi dari luar apalagi istana tetapi berpusat pada masalah internal.

“Masalah utama atau apinya ada di dalam. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,” ujar Qodari.

Baca juga: Kuasa Hukum Rizieq Shihab Marah Besar Usai Terduga Teroris Condet Ngaku Sebagai Anggota FPI

Baca juga: Babak Baru Penembakan Laskar FPI, 3 Personel Polda Metro Jaya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Baca juga: Pengakuan Terduga Teroris, Sebut Buat Bom Dari Infaq, Incar Pom Bensin dan Pipa Gas, Simpatisan FPI