KPK Apresiasi Program Bantuan Biaya Kuliah Rp 1 Juta/ Mahasiswa yang Diluncurkan Gubernur Sumsel

"Penanganan covid dan mencegah menurunnya ekonomi adalah hal yang bertolak belakang. Butuh ide agar hal itu bisa jalan beriringan. Untuk itu kita membuat terobosan dengan membantu UMKM baik dari segi modal maupun keterampilan. Namun itu juga belum cukup, kita juga menyiapkan pasar dengan turut mempromosikannya," jelasnya.

Diketahui, Talkshow dengan tema "Sinergi KPK dan BPKP Dalam Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19" dihadiri oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri.

Menurut Firli, saat ini KPK juga telah membentuk satgas pengawasan penggunaan anggaran penanganan covid-19.

"Kita ada satgas pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Termasuk juga satgas penindakan jika nantinya ada penyalahgunaan anggaran tersebut," tegasnya.

Dikatakannya, KPK sendiri telah memberikan batasan-batasan terkait penyalahgunaan anggaran tersebut.

"KPK telah memberikan rambu-rambu. Semua kepala daerah sudah kita peringatkan dan jangan ada persekongkolan sehingga terjadinya penyalahgunaan anggaran," tuturnya.

Jika hal itu terjadi, lanjutnya, maka maksimal hukuman mati akan diberikan kepada para pelaku.

"Hukuman mati itu bukan ancaman. Itu terdapat dalam undang-undang. Anggaran ini untuk keselamatan rakyat, jadi jangan sampai ada penyalahgunaan tersebut," bebernya.

Dijelakannya, saat ini KPK tetap melakukan langkah edukasi agar penyalahgunaan tidak terjadi.

"Memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap, kita bisa lakukan dengan cara mendidik. Kita cegat agar langkah untuk koruosi tidak terjadi. Jika masih terjadi, mau tidak mau kita harus tindak," paparnya.

Disisi lain, Firli mengapresiasi langkah Gubernur H Herman Deru yang telah memberikan bantuan untuk kelanjutan mahasiswa melalui APBD.

"Tentu saya apeesiasi. Ini sudah saya laporkan ke presiden. Upaya Gubernur ini sejalae dengan program pemerintah pusat. Saya harapkan daerah lain dapat meniru inovasi ini. Pendidikan ini memang penting untuk kemajuan bangsa," pungkasnya. (rel)