PENTING, Syarat Bepergian di Tengah Pandemi untuk Penumpang Transportasi Laut dan Udara
Protokol ini bertujuan sebagai panduan bagi petugas yang melakukan pengawasan terhadap perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan.
lihat foto
6. Pada saat pembelian tiket pesawat dan/atau kapal, penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif kepada pihak maskapai/operator pelayaran/agen perjalanan secara elektronik maupun non elektronik, dan telah mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) serta telah mengisinya.
7. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan melakukan kegiatan:
a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut;
b. validasi surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif milik penumpang dan awak alat angkut, dengan cara membubuhkan paraf dan stempel di sudut kanan atas; dan
c. memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut.
8. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan kedatangan melakukan kegiatan:
a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut; dan
b. verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) elektronik maupun non elektronik yang dibawa oleh penumpang.
9. Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC).
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), meminta adanya subsisi rapid test Covid-19 untuk masyarakat yang menggunakan transportasi publik.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan sebagai salah satu syarat berpergian menggunakan transportasi publik yaitu dokumen kesehatan cukup mahal dan menjadi sorotan berbagai pihak.
"Kami memberikan mengusulkan ke Kementerian Keuangan, agar rapid test ini diberi subsisi bagi mereka yang akan berpergian," kata Budi Karya.
Menurut Budi Karya, pihaknya telah mengupayakan agar operator penerbangan bisa menetapkan secara mandiri, dan menggandeng mitra untuk memfasilitasi rapid test yang lebih terjangkau.
"Berdasarkan kunjungan kami di Bandara Solo dan Yogyakarta, biaya rapid test cukup beragam mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu," ujar Budi Karya.
Budi Karya juga menyebutkan, Kemenhub mewajibkan para operator sarana dan prasarana transportasi berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam memilih mitra kerja penyediaan fasilitas rapid test.
