Ada Pecah Kongsi Kepala Daerah Jelang Pilkada, Ini Komentar Parpol di Sumsel

 
Dilanjutkan Apriansyah, selain perbedaan kepentingan dipartai, kadang- kadang pasangan calon kepala daerah yang pecah kongsi, bisa saja karena "pembagian roti" saat berkuasa dirasa tidak adil.

 
"Perbedaan visi- misi setelah duduk, intinya ingin berkuasa penuh, bukan berbagi kekuasaan atau roti yang ada," bebernya.

 
Dijelaskan Apriansyah, pihaknya sendiri dalam Pilkada 2020 nanti benar- benar akan mengusung pasangan calon yang akan berkontribusi besar terhadap PBB jika kelak, dan bukan hanya janji semata.

 
"Meski bukan kader nantinya, kami ingin mengusung calon yang benar- benar siap berkontribusi dan membantu bangkit PBB di daerah yang dipimpinnya. Jangan setelah menang, PBB tidak dapat parhatian sehingga tidak ada perwakilan PBB di kursi  legislatif, dan itu sudah banyak terjadi. Contonya Palembang 2 kursi hilang, harusnya Wako Palembang memperhatikan PBB, karena diusung PBB saat Pilkada 2018, dan jelas kami sangat kecewa berat, tapi ini pelajaran buat PBB," ungkapnya.

 
Ketua Bappilu DPW Nasdem Sumsel Didi Apriadi enggan mengomentari soal kecenderungan pecah kongsi tersebut, mengingat partainya saat ini masih melakukan proses penyaringan pasangan calon kepala daerah di 7 Kabupaten se Sumsel, yang sebagian besar pada 2015 lalu mereka usung.

 
"Saya rasa itu urusan personal, dan saat ini ranahnya sudah di DPP karena partai kami ada proses dan telah di DPP. Kalau ada pecah kongsi, itulah dinamika dan kita serahkan ke kader masing- masing," capnya.

 
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sumsel Muchendi Machzareki, adanya pecah kongsi antar kepala daerah, lebih karena dinamika kepemimpinan mereka sendiri yang terkadang tidak seiring.

 
"Itulah dinamika kepemimpinan mereka, dan Demokrat tetap akan menerima masukan, soal dukungan nanti ke siapa itu mekanisme ada di partai. Namun, sampai saat ini DPD dan DPC Demokrat belum membuka penjaringan, karena masih menunggu Juklak dan Juknis dari DPP," pungkasnya.