Ada Pecah Kongsi Kepala Daerah Jelang Pilkada, Ini Komentar Parpol di Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dalam dunia politik, tidak ada persahabatan ataupun permusuhan abadi, melainkan kepentingan abadi.

Itu pula yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2019 Sejumlah kepala dan wakil kepala daerah yang pernah berduet pada pilkada lalu, kini terancam berpisah dan bersaing memperebutkan kursi kepala daerah.

 
Pecah "kongsi" itu tidak hanya terjadi terhadap calon yang masih menjabat atau petahana hingga penetapan calon. Pisah hubungan itu juga terjadi terhadap kepala dan wakil kepala daerah yang telah mengakhiri masa jabatan periode 2015-2020.

 
Perpecahan ini umumnya karena calon, ingin maju sebagai kepala daerahnya masing-masing. 

 
Di Sumsel ada 7 Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak, yaitu OI, PALI, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Mura dan Muratara yang dipastikan kepala daerah yang masih menjabat sekarang akan kembali maju. 

 
Yang paling santer Bupati dan Wakil Bupati Muratara, Yaitu Syarif Hidayat dan Devi Suhartoni, yang terdapat sinyal akan maju sendiri- sendiri. Termasuk di Kabupaten OKU Timur, antara Kholid Mawardi- Fery Antoni yang cenderung pecah dampak masuknya keluarga Gubernur Sumsel Herman Deru yang akan meramaikan Pilkada di pecahan Kabupaten OKU tersebut.

• Breaking News: Pecah Kongsi Petahana di Pilkada 2020, Banyak Wakil Maju Jadi Calon Bupati

Terkait pecah kongsi antara balon petahana tersebut, sejumlah partai politik yang ada mengaku, hal itu bisa saja terjadi dan hal itu merupakan dinamika di perpolitikan.

 
"Soal fenomena pecah kongsi kepala daerah, itu sebenarnya perspepsi antara Bupati dan wabup, kita tidak menyalahkannya, karena ini manusia ada permasalah satu sama lain," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Ramanda.

 
Diakui Giri, ia melihat kecenderungan pecah kongsi tersebut, dirinya baru melihat di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang kemungkinan bertarung.  

 
"Saya sebagai ketua partai, akan menyelesaikan permasalahan- permasalahan ini. Kalau tidak selesai, dan tetap ingin maju sendiri nantinya, akan dikaji DPP untuk ditentuktukan siapa diusung kedepan oleh PDI Perjuangan," jelasnya.

 
Ditambahkan wakil ketua DPRD Sumsel ini, ia selaku pimpinan partai berlambang banteng moncong putih di Sumsel, tidak bisa melarang seseorang yang ingin maju Pilkada, namun PDI Perjuangan tetap akan tunduk sesuai perintah tertinggi partai.

 
"Soal perintah untuk maju, itu keinginan dan hak pribadi masing- masing, tapi jika partai sudah menentukan, mereka harus patuh dan mengikutinya," tegas Giri.

 
Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Apriansyah Noor mengungkapkan pecah kongsi hal yang lumrah, dalam sebuah pasangan politik yang beda partai.

 
Seperti Syarif Hidayat dulu berasal dari PBB namun sekarang merapat ke Nasdem, dan wakilnya Devi Suhartoni berasal dari PDI Perjuangan, yang kemungkinan besar maju sendiri- senduri. 

 
"Jadi hal itu sudah lumrah, dan keduanya memang tetap minta dukungan lagi, tapi kita akan lihat, mana yang terbaik, dimana patokannya tergantung hasil survey," tandasnya.

 
Dilanjutkan Apriansyah, selain perbedaan kepentingan dipartai, kadang- kadang pasangan calon kepala daerah yang pecah kongsi, bisa saja karena "pembagian roti" saat berkuasa dirasa tidak adil.

 
"Perbedaan visi- misi setelah duduk, intinya ingin berkuasa penuh, bukan berbagi kekuasaan atau roti yang ada," bebernya.

 
Dijelaskan Apriansyah, pihaknya sendiri dalam Pilkada 2020 nanti benar- benar akan mengusung pasangan calon yang akan berkontribusi besar terhadap PBB jika kelak, dan bukan hanya janji semata.

 
"Meski bukan kader nantinya, kami ingin mengusung calon yang benar- benar siap berkontribusi dan membantu bangkit PBB di daerah yang dipimpinnya. Jangan setelah menang, PBB tidak dapat parhatian sehingga tidak ada perwakilan PBB di kursi  legislatif, dan itu sudah banyak terjadi. Contonya Palembang 2 kursi hilang, harusnya Wako Palembang memperhatikan PBB, karena diusung PBB saat Pilkada 2018, dan jelas kami sangat kecewa berat, tapi ini pelajaran buat PBB," ungkapnya.

 
Ketua Bappilu DPW Nasdem Sumsel Didi Apriadi enggan mengomentari soal kecenderungan pecah kongsi tersebut, mengingat partainya saat ini masih melakukan proses penyaringan pasangan calon kepala daerah di 7 Kabupaten se Sumsel, yang sebagian besar pada 2015 lalu mereka usung.

 
"Saya rasa itu urusan personal, dan saat ini ranahnya sudah di DPP karena partai kami ada proses dan telah di DPP. Kalau ada pecah kongsi, itulah dinamika dan kita serahkan ke kader masing- masing," capnya.

 
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sumsel Muchendi Machzareki, adanya pecah kongsi antar kepala daerah, lebih karena dinamika kepemimpinan mereka sendiri yang terkadang tidak seiring.

 
"Itulah dinamika kepemimpinan mereka, dan Demokrat tetap akan menerima masukan, soal dukungan nanti ke siapa itu mekanisme ada di partai. Namun, sampai saat ini DPD dan DPC Demokrat belum membuka penjaringan, karena masih menunggu Juklak dan Juknis dari DPP," pungkasnya.