BPK RI Laporkan Temuan Kerugian Rp 27 Miliar di Sumsel Kepada Gubernur Herman Deru

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Gubernur Sumsel Herman Deru menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumsel Maman Abdul Rahman, Selasa (23/10/2018).

Herman Deru bangga dan berterimakasih kepada BPK yang sudah akuntabel dalam menilai Sumsel sebagai provinsi yang sudah WTP (wajar tanpa pengecualian).

Terkait tugas BPK sebagai badan pemeriksaan keuangan, Deru berharap juga dilakukan fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, dan asumsi mengenai pendapatan oleh BPK.

Maman melaporkan tentang pantauan BPK Sumsel terhadap majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MPTP-TGR) di Sumsel yang sudah kedaluarsa.

Baca: Udah Diet Keras Tapi Masih Gemuk? Deddy Corbuzier Beberkan 3 Sebab, Nomor 3 tak Pernah Disadari

Baca: Dana Replanting Rp 25 Juta per Hektare Belum Terserap Petani Sawit di Lahat, Ini Jadi Ganjalan

"MPTP-TGR provinsi sudah kedaluarsa, sejak dibentuk pada tahun 2014 sekretariatnya yang sudah berpindah pindah"ujarnya.

BPK Sumsel berharap kepada Sekretaris Daerah agar MPTP-TGR Sumsel dilakukan penyegaran sehingga sekretariat bisa berjalan.

"butuh penyegaranlah Pak Sekda sehingga sidang bisa berjalan, sekretariat bisa berjalan," jelasnya.

Maman yang ditemani beberapa jajaran BPK Sumsel yang hadir juga melaporkan terkait temuan kerugian yang ada di Sumsel.

"Sejak 2004 sampai sekarang diakumulasi temuan kerugian dari BPKP, Inspektorat, Kemendagri, dan BPK ada sekitar Rp 119,9 Miliar dari 132 kasus yang ada.

Baca: Jadwal MotoGP Australia 2018 : Andrea Dovizioso dan Valentino Rossi Berebut Jadi Runner Up

Baca: Dampak Buruk Makan Malam di Depan TV, Ini Penjelasan Pakar!

Sampai saat ini sudah semakin berkurang untuk diselesaikan sehingga saat ini sisanya tinggal Rp 27 Miliar.

Maman mengungkapkan bahwa BPK Sumsel saat ini sudah menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Sistem ini untuk memantau semua jenis temuan termasuk administrasi dalam satu pintu bersama inspektorat.

Maman menambahkan bahwa Sumsel merupakan provinsi nomor satu penggunaan SIPTL se-Indonesia.

"Sekarang penggunaan pemantauan SIPTL sumsel sebanyak 71,6 % dan diharapkan kalau bisa naik menjadi 80 persen supaya bagus," ujarnya.

Terkait rencana pemeriksaan di tahun ini, Maman mengatakan bahwa awal november BPK akan melakukan pemeriksaan arus belanja.

Khususnya infrastruktur Provinsi Sumsel di tahun 2018 selama 30 hari kerja.

Dalam kaitannya dengan Asian Games, BPK Sumsel akan mensukseskan TRI sukses yang di gagas yaitu sukses Asian Games, sukses prestasi, dan sukses pertanggung jawaban.

Menyinggung temuan BPK tahun 2017 soal sistem aplikasi di Bapenda terkhusus di Samsat yang tergolong tertinggal.

Sekda Nasrun Umar mengatakan di Bapenda terkhusus Samsat sudah dalam proses menuju penerapan sistem aplikasi yang lebih baik.
"Ketika ada temuan dari BPK yang menyatakan bahwa sistem aplikasi itu sudah tertinggal, kesulitannya waktu itu karena biaya,"

"Kemudian mengadakan proposal ke Bank Sumsel dan mereka setuju, dan setelah itu langsung mengadakan komporasi dengan mengambil beberapa konsultan,"

"Sekarang sudah dalam proses mudah-mudahan tahun depan tidak ditemukan lagi hal-hal, yang saya sendiri hadir di dalamnya untuk menyiapkan itu semua" ujar Nasrun Umar.

Adapun sistem aplikasi yang dirancang adalah agar hasil pendapatan lebih mudah dijangkau pada saat kapanpun dan dimana pun serta keamanan yang lebih baik demi meminimalisir adanya pelanggaran.

Menyinggung soal aset, HD mengatakan agar pembukuan-pembukuan dilakukan secara akuntabel terlebih aset-aset lama.