Gubernur Herman Deru Gandeng BPKP Audit 13 BUMD di Sumsel, Kelompokan Mana Perusahaan Sehat

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya (HD-MY) memastikan segera melakukan audit kepada 13 BUMD di Sumsel.

Pernyataan itu diungkapkan keduanya saat memimpin rapat gabungan BUMD sekaligus menerima Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (SMS), terkait paparan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA), di Ruang Rapat Bina Praja Jumat (12/10/2018).

Dikatakan Gubernur Herman Deru, dirinya dan Wagub Mawardi Yahya memang sudah beberapa kali melakukan pertemuan secara khusus membahas masalah BUMD, sejak terpilih 27 Juni lalu.

Hal ini tak lain untuk memperjelas kontribusi apa saja yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan daerah tersebut.

Baca: Ini yang Perlu Dilakukan, Kalau Nama Kamu tak Masuk sebagai Daftar Pemilih di Pemilu 2019

Baca: Putra Sulung Ahok Nicolas, Ungkap Kondisi Veronica Tan Usai Dicerai Ahok

"Harapan kami berdua dibangun atau didirikannya perusahaa daerah ini tugas utamanya ya harus memberikan kontribusi pada pemprov sebagai PAD atau pendapatan lain yang sah," tegasnya.

Untuk itu mereka berdua sudah berencana segera melakukan audit dengan menggandeng BPKP.

Selanjutnya kemudian belasan BUMD ini akan di monitor dan dipisahkan menjadi beberapa kategori dan tingkatan.

Seperti perusahaan yang sehat, kemudian sedang-sedang saja (tidak menghasilkan tapi tidak disubsidi lagi) dan yang masih disubsidi penuh.

"Makanya kami perlu mengambil langkah segera. Perusahaan yang sehat akan kita dorong terus supaya lebih sehat. Yang sedang-sedang kita bina, yang tidak bisa dibuat sehat kita likuidasi. Untuk apa banyak-banyak tapi membebani daerah, " tegasnya.

Baca: Info Lalulintas Simpang Polda : Laju Kendaraan Tersendat oleh Genangan Air Setinggi Betis

Baca: 2 Driver Online di Palembang Berkelahi Rebutan Orderan, Rahman Dipukul Sampai Babak Belur

Untuk itulah lanjut HD, melalui rapat ini para Direktur BUMD atau PD diajak terbuka mengenai kondisi masing-masing baik mengenai aset dan lainnya.

Mereka diminta memberikan paparan sedetil mungkin secara apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Pada tahapan ini kami masih melakukan investigasi dan inventarisasi, baru kemudian konsolidasi dan solusi. Saya ingin semua ini selesai dan ada solusi paling lambat akhir Desember," tambah HD.

Lebih jauh HD mengatakan, kebijakan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan tapi untuk mencari jalan terbaik untuk menentukan sikap, karena hal ini terkait dengan aset Pemda.

Senada dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya, jika memang nanti ditemukan ada BUMD yang tidak menunjukkan perbaikan atau harapan pihaknya tidak akan segan melakukan likuidasi.

Baca: Cerita Orang Dekat Gus Dur, Presiden Indonesia ke-4 tak Pernah Punya Uang dan tak Ada Dompet

Baca: Kumpulan Lengkap Lagu Sholawat Terbaru 2018 dari Nissa Sabyan, Ada Video dan Lirik Lagu

"Untuk itu disini kita duduk bersama termasuk dari Biro Hukum dan inspektorat. Kita akan evaluasi dan HDMY harus tahu persis dari mana mulai melaksanakan tugas gubernur dan wagub sebagai pemegang saham. Sekarang semuanya kita minta terbuka, jangan ragu dan jangan ada beban," demikian diungkapkan Mawardu.