Berita Prabumulih

Jika Tolak Warga Berobat Pakai BPJS, Direktur RSUD Siap-Siap Lepas Jabatan

Anggota komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Irma Suryani SE menegaskan, Direktur atau pimpinan rumah saki

Jika Tolak Warga Berobat Pakai BPJS, Direktur RSUD Siap-Siap Lepas Jabatan
tribunsumsel.com/edison bastari
Anggota komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Irma Suryani SE ketika mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan, Senin (18/12/2017). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Anggota komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Irma Suryani SE menegaskan, Direktur atau pimpinan rumah sakit yang menolak warga yang akan berobat menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) siap-siap dicopot dari jabatanya.

Pasalnya, jika pihaknya mendapat laporan warga yang ditolak berobat menggunakan kartu BPJS oleh rumah sakit maka akan ditindaklanjuti hingga pihak rumah sakit dikenakan sanksi.

"Kami menghimbau seluruh masyarakat yang ditolak pihak rumah sakit ketika akan berobat menggunakan kartu BPJS, silahkan lapor ke kita baik melalui rumah aspirasi Partai Nasdem atau sekretariat Nasdem maka akan segera kita tindaklanjuti," tegasnya ketika diwawancarai di sela-sela sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan sekaligus peresmian rumah aspirasi nasdem, Senin (18/12/2017).

Menurut Irma, pihak rumah sakit yang menolak warga berobat bisa dikenakan sanksi baik pencabutan izin hingga pencopotan pimpinan atau direktur rumah sakit bersangkutan.

"Kalau tidak terima pasien BPJS bisa dicopot itu direkturnya, jangan main-main," tegasnya.

Irma menjelaskan, pihaknya sengaja mengaktifkan rumah aspirasi nasdem yang bertempat di Jalan jendral Sudirman tepatnya di Kecamatan Cambai untuk menerima laporan dan seluruh aspirasi masyarakat setiap harinya.

"Laporan-laporan yang masuk akan ditindaklanjuti, jika itu urusan di Kota Prabumulih maka dewan kita akan bergerak dan jika urusan pusat maka saya akan tindaklanjuti," bebernya.

Dalam kesempatan itu juga Irma mengatakan, ia selaku anggota komisi IX DPR RI sengaja melakukan sosialisasi BPJS ketenagakerjaan ke masyarakat lantaran saat ini banyak yang belum mengetahui bagaimana mendaftar dan apa saja manfaat menjadi anggota.

"Padahal pekerja baik di perusahaan atau usaha pribadi seperti dagang dan lainnya harusnya bisa jadi anggota BPJS ketenagakerjaan. Kalau mereka masuk banyak manfaat yang baik bisa diterima contohnya jaminan hari tua hanya 3 persen dari penghasilan dan untuk pensiun hanya 2 persen, itu kecil dibanding penghasilan usaha sementara sudah dapat tunjangan pensiun," katanya seraya mengatakan komisi IX DPR RI yang membidangi BPJS sudah selayaknya memberikan sosialisasi ke masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Edison
Editor: Melisa Wulandari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved