Transfer Daerah Dipangkas, DPRD PALI Khawatir Berdampak ke Sektor Publik, Wagub Tetap Optimis

- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 62.974.264.254.

- Dana Transfer Pusat dan Antar Daerah: Rp 1.290.714.505.000.

- Pendapatan Lain-lain yang Sah: Rp 19.790.466.000.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan mencapai Rp 1.574.269.738.667, terdiri dari:

- Belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan bansos: Rp 1.134.187.739.935.

- Belanja modal (tanah, bangunan, jalan, irigasi, peralatan): Rp 263.505.582.357.

- Belanja tidak terduga: Rp 4.500.000.000.

- Belanja transfer (bagi hasil dan bantuan keuangan): Rp 172.076.416.375.

Untuk menutup selisih pendapatan dan belanja tersebut, Pemkab PALI mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 200,79 miliar.

Meski menghadapi ancaman penurunan dana pusat, Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak akan berhenti.

Ia justru menilai Kabupaten PALI masih memiliki keunggulan dari segi sumber daya alam (SDA) yang dapat menjadi penopang kuat fiskal daerah.

“Pemangkasan TKD itu seluruh Indonesia. Kita harus bersyukur karena PALI punya sumber daya alam yang melimpah. Jadi kita tetap optimis pembangunan akan tetap berjalan sesuai visi misi Pak Bupati,” ujar Iwan Tuaji.

Menurutnya, potensi minyak, gas, dan hasil bumi lainnya menjadi kekuatan utama PALI untuk tetap tumbuh meski transfer pusat berkurang.

“Ini khusus Kabupaten PALI. Kalau kabupaten atau kota lain saya tidak tahu, tapi yang jelas apa pun keputusan pemerintah pusat, Pak Bupati Asgianto akan tetap mendukung agar pembangunan tetap berjalan,” imbuhnya.

Iwan menegaskan, arah pembangunan PALI tahun depan tetap mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.