Ada 6 Ribu Peserta PBI JKN di Prabumulih yang Dinonaktifkan, Warga Diminta Cek Status Kepesertaan

Ringkasan Berita:

• Dinas Sosial Prabumulih mencatat 6.000 peserta PBI JKN nonaktif, namun sebagian sudah berangsur aktif kembali.
• Reaktivasi dapat dilakukan melalui rekomendasi fasilitas kesehatan atau perbaikan data desil dengan melapor ke kelurahan/desa maupun langsung ke Dinsos.
• Masyarakat yang sedang sakit tetap bisa mengurus pengaktifan dengan membawa surat keterangan dari faskes agar kepesertaan dapat segera diaktifkan kembali.

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Dinas Sosial Pemerintah kota Prabumulih mencatat sebanyak 6.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif.

"Berdasarkan data kita ada 6.000 peserta PBI JKN di Prabumulih yang dinonaktifkan, namun sudah banyak juga yang berangsur aktif," ungkap Kepala Dinsos Prabumulih Drs A Heriyanto MM ketika diwawancarai wartawan Tribun Sumsel, Kamis (12/2/2026).

Heriyanto mengatakan, ada dua cara untuk mengaktifkan kembali kepesertaan yakni dengan cara reaktivasi melalui rekomendasi dari rujukan fasilitas kesehatan (Faskes) dan dengan perbaikan data.

"Kalau ada rekomendasi atau rujukan dari faskes (rumah sakit, puskesmas dan lainnya) dibawa ke dinsos Prabumulih maka operator akan melakukam reaktivasi. Bisa juga dengan melakukan perbaikan data," jelasnya.

Baca juga: Cara Reaktivasi Peserta BPJS PBI JK yang Nonaktif, Begini Cara Cek Status Kepesertaan

Baca juga: Sebanyak 19.568 BPJS PBI Warga Musi Rawas Dinonaktifkan, Keadaan Darurat Bisa Buka Menu Aktivasi

Perbaikan data bisa dilakukan karena untuk PBI JKN merupakan program prioritas untuk warga miskin namun ada desil 1 sampai desil 5.

"Perbaikan data bisa dilakukan untuk melihat apakah sudah berubah desilnya, mungkin sudah berubah desil karena sudah banyak masyarakat tidak lagi tergolong sangat miskin," katanya.

Heriyanyo mengimbau seluruh masyarakat khususnya peserta PBI JKN untuk melapor ke desa kelurahan masing-masing, apalagi merasa ragu apakah status non aktif atau tidak.

"Bisa dicek ke kelurahan dan desa karena disana ada operator masing-masing yang bisa mengecek data itu. Yang merasa dia tereleminasi atau ragu bisa dicek," lanjutnya seraya mengatakan pengaktifan perlu dilakukan kata Heri karena jika tidak aktif maka tidak bisa berobat.

Disinggung jika masyarakat sedang sakit bagaimana mengurusnya, Heri menambahkan rekomendasi dari tempat fasilitas kesehatan dibawa ke Dinas Sosial dan akan dibantu reaktivasi oleh operator.

"Di dinsos ada operator pemegang akun kalau mau reaktivasi lapor ke pelayanan dinsos dengan syarat keterangan faskes bisa dilakukan," tambahnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com