Aksi Demo di Palembang Berjalan Damai, Pengamat Minta Anggota DPRD Segera Tindaklanjuti Aspirasi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Meski pelaksanaan demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen Mahasiswa dan masyarakat, Senin (1/9/2025) lalu di DPRD Sumatera Selatan, (Sumsel) bisa dikatakan berlangsung lancar, damai dan elegan.

Namun, diharapkan aspirasi yang disampaikan itu bisa ditindaklanjuti pemangku kebijakan. 

Menurut pengamat politik Sumsel Amrah Muslimin, tingginya keinginan lapisan masyarakat dengan menyatakan beberapa sikap itu, semestinya menimbulkan empati dari pejabat, pemerintah dan kalangan pimpinan DPRD Sumsel. 

“Jadi, jangan sampai selesai demo, tidak ada tindak lanjut atau hilangnya empati dari keinginan masyarakat itu, ” kata Amrah, Selasa (2/9/2025).

Dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang ini menilai, persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah saat ini, hilangnya empati pejabat terhadap masyarakat.

Menurutnya, kondisi itu berbahaya karena bisa memicu ledakan sosial di masa depan.

Amrah mengungkapkan, kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya semakin melebar di Indonesia, termasuk di Sumsel.

Ditengah jurang sosial yang makin nyata, pejabat publik justru kerap menunjukkan sikap yang memperlihatkan hilangnya empati. 

“Masyarakat miskin mudah terprovokasi, karena mereka merasakan langsung ketidakadilan. Data statistik juga menunjukkan jumlahnya masyarakat miskin masih tinggi,” ujarnya.

Ia mencontohkan, beberapa keputusan DPR seperti pemberian privilege atau kenaikan tunjangan bagi anggota dewan sering dianggap wajar oleh pejabat, namun justru menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. 

“Hal-hal seperti itu memperlihatkan betapa pejabat kita kehilangan empati. Padahal seharusnya bisa ditolak jika memang ada kesadaran,” tegas Amrah.

Ditambahkannya, persoalan empati bukan hanya menyangkut legislatif, tetapi juga birokrasi pemerintahan.

Ia menyoroti lemahnya tata kelola pelayanan publik dan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

“Kalau kita lihat APBD Sumsel, berapa banyak yang benar-benar dikucurkan untuk kepentingan publik? Jalan rusak masih banyak, sekolah masih kurang, tapi belanja pegawai lebih besar,” jelasnya.

Baca juga: Pemkot Palembang Catat, 13 Titik Fasilitas Umum Dirusak Massa Selama Berlangsungnya Aksi Demo

Baca juga: Aksi Demo di Palembang Berlangsung Tertib, Ketua DPRD Sumsel Janji Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa

Amrah menilai, kesadaran empati seharusnya dimulai dari pejabat tingkat paling rendah. Ia menyinggung soal TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang diberikan ASN.