Aksi Demo di Palembang Berjalan Damai, Pengamat Minta Anggota DPRD Segera Tindaklanjuti Aspirasi

Menurutnya, tujuan awal TPP untuk meningkatkan kinerja justru tidak tercapai.

 “Dengan adanya TPP, kinerja birokrasi seharusnya meningkat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” paparnya.

Ia juga mengkritisi berbagai pos anggaran lain seperti SBBD maupun biaya rapat yang meski kecil, jika volumenya besar tetap membebani APBD. 

“Efisiensi masih bisa dilakukan, hanya saja keberanian untuk memotong anggaran yang tidak prioritas belum terlihat,” tambahnya.

Selain infrastruktur, ia menekankan masalah pendidikan yang juga krusial di Sumsel.

Jumlah sekolah negeri tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah, sementara sekolah swasta memerlukan biaya mahal.

 “Inilah yang membuat angka putus sekolah cukup tinggi. Pemerintah harus memikirkan skala prioritas di sektor ini,” ucapnya.

Amrah menegaskan, setiap rupiah dalam APBD harus berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menantang pemerintah Sumsel untuk memastikan apakah prioritas-prioritas itu sudah termuat dalam APBD 2025. 

“Kalau belum, ini alarm bagi kita semua,” ingatnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi demonstrasi mahasiswa di Sumsel yang berlangsung damai. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan aksi tersebut.

“Demo yang tidak anarkis justru harus disikapi dengan empati. Jangan sampai dianggap aman lalu diabaikan,” tuturnya.

Dilanjutkan Amrah, jika empati birokrasi terus hilang, potensi letupan sosial sangat besar. Ia mengingatkan pengalaman kelam 1998 di Palembang yang menjadi salah satu kota dengan tingkat anarkisme tinggi. 

“Sejarah itu bisa berulang jika kita tidak belajar, dan Palembang juga salah satu daerah kelam, "tegasnya.

Ia juga mengingatkan dampak ekonomi dari potensi kerusuhan. Menurutnya, aksi demo yang menutup sekitar 10 persen toko di Palembang sudah cukup menunjukkan kekhawatiran besar dari pelaku usaha. 

“Ini warning bahwa jika anarkisme terjadi, perekonomian Sumsel akan terguncang,” jelasnya.