Stok Minyakita Langka, DPRD Sumsel Gandeng Disperindag Bakal Sidak ke Distributor

Ringkasan Berita:

• Kelangkaan stok Minyakita bahkan di Pasar Induk Jakabaring Palembang sudah dua bulan kosong, menjadi perhatian DPRD Sumsel.
• Untuk itu DPRD Sumsel akan menggelar sidak ke distributor bersama Disperindag untuk mengetahui pasti kelangkaan.
• Dikatakan anggota Komisi II DPRD Sumsel, Handry Pratama Putra, kelangkaan ini bisa saja disebabkan karena minyak dunia termasuk CPO saat ini sedang naik.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Komisi II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menyorot kelangkaan stok minyak goreng rakyat (Minyakita).

Bahkan di Pasar Induk Jakabaring Palembang, dilaporkan stok minyakita sudah kosong sejak dua bulan terakhir.

Kondisi dinilai mengkhawatir di tengah kondisi global saat ini yang tak menentu.

Kelangkaan minyak goreng subsidi membuat pedagang kesulitan memenuhi permintaan masyarakat, bahkan memicu kenaikan harga minyak goreng premium di pasaran.

Menurut anggota Komisi II DPRD Sumsel, Handry Pratama Putra, pihaknya akan menanyakan langsung hal tersebut kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Bulog sebagai distributor Minyakita.

"Nanti kita akan sidak langsung ke distributor yang ada bersama Disperindag, untuk mengetahui secara pasti kelangkaan ini," kata Handry Pratama Putra, Senin (20/4/2026).

Ia menilai, adanya kelangkaan ini bisa saja disebabkan karena minyak dunia termasuk CPO saat ini sedang naik, di tengah geopolitik yang tak menentu.

Baca juga: Warga OKU Sumsel Keluhkan Harga LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Naik, Tembus Rp119 Ribu & Rp233 Ribu per Tabung

Namun, kebutuhan dalam negeri tetap harus jadi prioritas sehingga masyarakat tidak terbebani.

"Minyak dunia CPO saat ini meningkat, takutnya CPO kita dibawa keluar bukan ke dalam. Apalagi TBS (tandan buah segar) saat ini sedang naik dari Rp3 ribu per kg menjadi Rp4 ribu. Jadi dalam waktu dekat Komisi II akan melakukan sidak ke gudang, hingga pabrik CPO-CPO yang ada," tandas politisi Demokrat ini.

Ditambahkan Tama, sapaan akrab Handry Pratama Putra, Komisi II beberapa hari terakhir sibuk pada Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk dan salah satunya mengenai Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ada di Sumsel.

"Pansus II sibuk melakukan pembahasan terkait HGU yang mati dan bermasalah, terakhir PT Hindoli (kebakaran) dan nanti kita akan membahasnya bersama OPD terkait, agar CPO tidak lari keluar negeri karena minyak CPO lagi meningkat," ungkapnya.

Baca juga: Cegah Penimbunan Pasca Harga BBM Naik, Polres Ogan Ilir Perketat Pengawasan di SPBU

Sementara Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Rita Suryani, memastikan adanya kelangkaan Minyakita di pasaran saat ini, dan harus ada tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasinya.

"Komisi II akan berkoordinasi dengan OPD dari dinas terkait untuk turun ke pasar guna melihat secara langsung apa yang menjadi penyebab kelangkaan Minyakita, sehingga saat ini harga sudah melewati HET (Harga Eceran Tertinggi)," papar Rita.

Diungkapkan politisi PDI Perjuangan ini, naiknya harga minyak biasanya bukan karena satu faktor saja, tapi kombinasi beberapa masalah di lapangan seperti sering terjadi distribusi tidak lancar dan sebagainya.

Contohnya, dikatakan Rita, pasokan dari distributor ke agen/ritel bisa saja tidak merata atau terlambat. Ada wilayah yang dapat banyak, ada yang kosong, bahkan kendala logistik dan pengiriman juga bisa berpengaruh. Ini yang dinilai menjadi penyebab paling umum di daerah.

"Jadi dapat disimpulkan kelangkaan Minyakita bukan semata karena stok tidak ada, tetapi lebih pada distribusi yang tidak merata dan lemahnya pengawasan terhadap praktik penimbunan serta pelanggaran harga," tuturnya.

Maka dari itu, Komisi II DPRD Provinsi Sumsel akan menyampaikan kepada OPD terkait, yaitu Disperindag ke depan, apa strategi konkret dan terukur dari Disperindag untuk menjamin ketersediaan Minyakita secara stabil, serta berapa target waktu normalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Kami tentu berharap penanganan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu menghadirkan sistem distribusi yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kami berharap data yang disampaikan bersifat konkret dan terukur," pungkasnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel