Kualitas MBG Dikeluhkan Tak Seragam, Pemprov Sumsel Minta Dapur Wajib Ikuti Standar

Ringkasan Berita:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai keluhan karena perbedaan menu antar sekolah dinilai menunjukkan ketimpangan kualitas gizi.
• Pengamat menilai masalah utama ada pada lemahnya pengawasan dan standar mutu, bukan sekadar variasi menu.
• Selain itu, implementasi program dianggap belum siap dan perlu evaluasi menyeluruh untuk menentukan kelanjutan kebijakan.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai keluhan dari masyarakat terkait ketidaksesuaian menu di berbagai sekolah.

Perbedaan menu antarsekolah dinilai tidak hanya sebatas variasi, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan kualitas gizi yang diterima siswa.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya, M. Husni Thamrin, menilai persoalan utama bukan terletak pada perbedaan menu, melainkan pada lemahnya kendali mutu dan pengawasan di lapangan.

"Penyesuaian menu dengan kondisi lokal itu wajar. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan tersebut mencerminkan belum kuatnya standar gizi dan pengawasan pelaksanaan. Dalam program publik, yang harus setara bukan bentuk makanannya, melainkan kualitas layanan gizinya," kata Husni, Rabu (1/4/2026).

Ia mengkritik bahwa MBG masih cenderung dipahami sebatas program distribusi, belum sebagai program yang mampu belajar dan beradaptasi.

Menurutnya, sebagai program besar dan berkelanjutan, setiap kendala di lapangan seharusnya menjadi bahan evaluasi kebijakan secara permanen, bukan ditangani secara sementara.

Secara formal, MBG sebenarnya telah memiliki instrumen pemantauan dan evaluasi, seperti aplikasi Tauwas Care, pengumpulan data berkala, indikator kinerja, hingga dashboard monitoring dari Bappenas. Namun, Husni menilai instrumen tersebut belum optimal sebagai alat pembelajaran kebijakan.

Ia menyarankan agar peran Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah diperkuat. "KPPG harus aktif mencatat keluhan, memetakan masalah di setiap sekolah, dan melakukan pembinaan cepat agar sistem terus membaik," tegasnya.

Sorotan Terhadap Kesiapan Implementasi

Sementara itu, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Taufik Akhyar, M.Si., menilai kebijakan MBG memiliki kecenderungan politis karena merupakan bagian dari janji kampanye Pilpres. Ia menyoroti lemahnya kesiapan implementasi di lapangan yang dinilai belum terorganisasi dengan baik.

"Carut-marut pelaksanaan menunjukkan bahwa tingkat kesiapan pelaksana masih jauh dari ideal dan terkesan dilakukan secara mendadak," ungkap Taufik.

Menurutnya, sebagai program yang menyandang nama "Makan Bergizi Gratis", seharusnya terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan akuntabel. Hal ini penting agar makanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi siswa serta berdampak pada kesehatan dan kecerdasan.

Taufik menyarankan agar dalam kurun waktu dua tahun pelaksanaan, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian tujuan program.

"Perlu dipertimbangkan apakah MBG layak dilanjutkan atau justru anggarannya dialihkan untuk kebijakan pendidikan gratis secara menyeluruh, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi," tuturnya.

Baca juga: Terkendala Dapur SPPG, Ratusan Siswa Sekolah di Desa Karang Raja Muara Enim Belum Nikmati MBG

Baca juga: Kadin Sumsel Luncurkan Posko SAPA MBG, Wadah Aspirasi Mitra Program MBG di Daerah

BGN Berhak Beri Sanksi  

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menegaskan bahwa program MBG sebenarnya telah memiliki standar dan aturan operasional yang jelas, termasuk mengenai komposisi menu yang disajikan.