Kadin Sumsel Luncurkan Posko SAPA MBG, Wadah Aspirasi Mitra Program MBG di Daerah

Ringkasan Berita:

• Kadin Sumsel meluncurkan Posko SAPA MBG dalam menyikapi munculnya berbagai kendala teknis dan administratif di lapangan.
• Posko ini hadir untuk mengatasi kendala tumpang tindih kewenangan, hambatan administratif, hingga masalah teknis operasional guna menjaga keberlanjutan pelaku usaha daerah.
• Posko SAPA MBG berkomitmen untuk beroperasi secara objektif, kolaboratif, dan mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Menyikapi munculnya berbagai kendala teknis dan administratif di lapangan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi meluncurkan Posko SAPA MBG (Saran dan Pengaduan untuk Program MBG) di Kompleks Ilir Barat Permai Blok D1 No. 7 Jalan Letkol Iskandar, Palembang, Rabu (1/4/2026).

Langkah ini merupakan wujud kontribusi nyata dunia usaha untuk memastikan program strategis nasional berjalan secara akuntabel, berkeadilan, dan berdampak optimal bagi masyarakat.

Wakil Ketua Umum (Waketum) sekaligus Koordinator Posko SAPA MBG Kadin Sumsel, Nurhadi Firdaus, mengungkapkan bahwa pembentukan posko ini merupakan respons atas dinamika yang terjadi di tingkat operasional.

Berdasarkan aspirasi yang masuk, setidaknya terdapat tiga klaster persoalan utama yang dihadapi mitra usaha, yakni tumpang tindih kewenangan antara pelaksana teknis, rigiditas prosedur administratif, serta lemahnya mekanisme koordinasi lintas sektor.

“Kehadiran Posko SAPA MBG ini bukan sekadar tempat menerima keluhan, tetapi menjadi jembatan solutif antara mitra usaha dan pemerintah. Kami hadir untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya sukses secara nasional, tetapi juga berkelanjutan bagi pelaku usaha daerah," tegas Nurhadi didampingi Waketum Yusransyah dan pengurus Kadin Sumsel lainnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa posko akan menjalankan fungsi secara terstruktur, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi dan dokumentasi masalah, pendampingan klarifikasi administratif, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data empiris di lapangan.

Ruang lingkup pengaduan yang dilayani, dikatakan Nurhadi, meliputi pemutusan kerja sama secara sepihak, kendala koordinasi vertikal maupun horizontal, sengketa kontraktual, keterlambatan pencairan dana, serta hambatan teknis operasional lainnya.

Nurhadi menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk tanggung jawab konstruktif dunia usaha dalam menjaga kualitas implementasi kebijakan publik.

Posko SAPA MBG berkomitmen untuk beroperasi secara objektif, kolaboratif, dan mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif.

Kadin Sumsel berharap, dengan adanya kanal komunikasi resmi ini, Program MBG dapat berjalan tanpa ketidakpastian yang merugikan mitra usaha daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan semakin solid sebagai fondasi utama keberhasilan program.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah kunci utama. Kami percaya, dengan komunikasi yang terbuka melalui Posko SAPA MBG, program ini akan memberikan manfaat maksimal,” pungkas Nurhadi.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel