Golkar Sumsel Masih Bungkam Soal OTT Oknum Anggota DPRD Muara Enim

Ringkasan Berita:

• OTT oknum anggota DPRD Muara Enim dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel.
• Sejumlah kader Golkar di Sumsel masih enggan menomentari hal tersebut.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Buntut adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum anggota DPRD Muara Enim oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel), partai Golkar sendiri hingga saat ini memberikan konfirmasi terkait kadernya yang ditangkap tersebut.

Sejumlah kader Golkar di Sumsel sendiri enggan berkomentar terkait hal itu, mengingat belum ada arahan dari pucuk pimpinan.

"Kita belum bisa berkomentar terkait itu, karena belum ada instruksi atau arahan dari pimpinan," kata salah satu pengurus Golkar di DPRD Sumsel ini, Kamis (19/2/2026).

Dijelaskannya, ia akan mengomentari hal itu jika memang dapat perintah dari pucuk pimpinan.

Hal senada juga diungkapkan sejumlah kader Golkar lainnya yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sumsel, jika dirinya tidak berani mengomentari yang bukan ranah dirinya.

"Janganlah, dak berani kita mengomentarinya," papar dia.

Pantauan di DPRD Sumsel sendiri, Ketua DPRD Sumsel yang juga Sekretaris DPD Golkar Sumsel Andie Dinialdie tak nampak di kantor, sejak pagi hingga sore mengingat diwaktu bersamaan hari pertama Ramadan.

"Tidak ada pimpinan yang masuk dari sejak pagi tadi," jelas salah satu security di Gedung DPRD Sumsel.

Sedangkan ketua DPD saat ini dijabat Plt Wihaji, dan selama ini memiliki kesibukan sebagai seorang menteri di pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran.

Disisi lain, kantor DPD Golkar Sumsel sendiri yang terletak di samping gedung DPRD Sumsel juga terlihat lenggang, tidak ada aktivitas mencolok partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sebelumnya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terhadap oknum anggota DPRD Kabupaten Muara Enim kembali menambah daftar panjang kasus dugaan suap dan korupsi yang melibatkan legislator di Sumatera Selatan dalam lima tahun terakhir.

Terbaru, anggota DPRD Muara Enim berinisial KT dari Partai Golkar diamankan dalam OTT terkait dugaan penerimaan gratifikasi proyek jaringan irigasi di Dinas PUPR setempat. 

Informasi yang beredar menyebutkan nilai proyek mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan pendalaman penyidik.

Kasus ini bukan yang pertama terjadi di Sumsel. Pada 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejumlah anggota DPRD OKU terseret dalam dugaan suap proyek Pokok Pikiran (Pokir) dan proyek Dinas PUPR.